Sinabung Terus Meletus Hambat Relokasi Pengungsi

Letusan Gunung Sinabung (Foto: Dok. PVMBG)

Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara, terus meletus sejak Kamis (2/2). Hingga hari ini, Selasa (7/2) pagi, sudah tercatat 47 letusan. Pos Pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengamati erupsi disertai luncuran awan panas terus berlangsung dan tidak bisa diprediksi waktu aktivitas vulkanik akan menurun.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyebutkan masyarakat sekitar sudah dilarang mendekat. "Masyarakat dan wisatawan tidak boleh melakukan aktivitas di dalam radius 3 kilometer dari puncak, dan dalam jarak 7 kilometer untuk sektor selatan-tenggara, di dalam jarak 6 kilometer untuk sektor tenggara-timur, serta di dalam jarak 4 kilometer untuk sektor utara-timur G Sinabung. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap potensi bahaya lahar," kata Sutopo melalui keterangan tertulis, Selasa (7/2).

Semakin meluasnya daerah yang berbahaya, jelas Sutopo, jumlah masyarakat yang harus direlokasi juga bertambah. Dia menuturkan saat ini Pemerintah Daerah Karo kesulitan mencari lahan untuk relokasi.

Pada relokasi tahap pertama sebanyak 370 kepala keluarga sudah selesai dilakukan di kawasan Siosar, sekitar 35 kilometer dari desa asalnya yaitu Desa Bekerah dan Simacem. "Masyarakat mendapat bantuan rumah, lahan pertanian seluas 0,5 hektar per kepala keluarga dan bantuan lain," sebutnya.

Sedangkan relokasi tahap kedua, jelas Sutopo, ditujukan untuk 1.903 kepala keluarga. Sebanyak 1.655 unit rumah yang menjadi tempat relokasi, ditargetkan selesai pada Agustus 2017. Selanjutnya masih ada 1.050 KK yang harus direlokasi tahap ketiga.

"Faktor penghambat utama adalah ketersediaan lahan. Lahan relokasi permukiman dan usaha tani belum tersedia sepenuhnya. Lahan tapak rumah sudah disiapkan di Siosar untuk 2.053 kepala keluarga seluas 250 hektare. Namun tidak tersedia lahan usaha tani sehingga masyarakat tidak bersedia direlokasi," sebut Sutopo.

"Tanpa ada lahan baru maka relokasi akan terhambat. Masyarakat akan lebih lama tinggal di pengungsian dan sulit membangun kehidupan yang lebih baik," tambahnya.