Sinta Wahid Dorong Reformasi Polri: Jangan Terlibat Politik dan Bisnis
ยทwaktu baca 2 menit

Istri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/11). Dia datang sebagai anggota dari kelompok Gerakan Nurani Bangsa (GNB).
Dalam pertemuan itu, Sinta selaku perwakilan dari GNB, menyampaikan sejumlah permintaan untuk Polri.
"Kami sebagai Gerakan Nurani Bangsa yaitu yang terdiri dari tokoh-tokoh tua, ingin berdiskusi dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia karena dan kami menyampaikan pandangan-pandangan dan harapan-harapan masyarakat mengenai kepolisian Republik Indonesia," ujar Sinta usai pertemuan.
"Bagaimana pun, Polri dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita, bukan justru untuk menyakiti rakyat. Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian," sambungnya.
Salah satu yang disampaikan GNB dalam pertemuan tersebut, agar anggota Polri tak terlibat dalam politik dan bisnis. Hal itu dilakukan guna membangun kembali kepercayaan publik.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie usai pertemuan.
"Baik, Bu Sinta, kami sudah mencatat banyak sekali masukannya, di antara banyak masukan yang kami catat penting bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar," kata Jimly.
"Ini penting masukan dari GNB untuk membangun kepercayaan dan memperkuat Polri di masa depan, jadi jangan sampai dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis. Banyak sekali masukannya nanti akan kami bahas di dalam komisi," jelas Jimly.
Sementara itu, Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya terbuka atas kritik dan masukan yang disampaikan pakar dan masyarakat.
Dia mengatakan, masukan yang disampaikan bakal dijadikan pelecut semangat untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya.
"Kami terus membuka diri untuk menerima masukan-masukan, menerima kritik, menerima perbaikan, dan ini menjadi semangat bersama kami untuk terus melakukan reform," ujar dia.
"Sehingga institusi ini betul-betul menjadi institusi yang baik, institusi yang melindungi dan mengayomi masyarakat dan menjadi institusi yang betul-betul bisa menjadi sahabat masyarakat dan dicintai masyarakat," sambung Sigit.
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dilantik di Istana Merdeka pada Jumat (7/11). Prabowo ingin ada laporan berkala yang disampaikan komisi. Prabowo menekankan tugas utama komisi itu adalah untuk melakukan pengkajian institusi Polri.
"Saya tidak batasi masa kerja komisi ini, tapi saya minta setiap 3 bulan ada laporan, kita harus tingkatkan," kata dia.
