Sjafrie: Komisi I Setujui Anggaran Kemhan 2026 Rp 187,1 T, Dipakai Buat TNI-Gaji

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (16/9/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Komisi I DPR menggelar rapat bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan kepala staf angkatan di Gedung DPR, Selasa (16/9).

Rapat ini membahas pagu anggaran Kemhan 2026 dan digelar tertutup.

Sjafrie menyebut, usulan pagu anggaran Kemhan untuk 2026 sebesar Rp 187,1 triliun telah disetujui Komisi I DPR. Menurut Sjafrie, anggaran itu akan diprioritaskan untuk pembangunan dan gaji pegawai.

“Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu,” ucap Sjafrie.

“Yang kita ketahui bersama situasi global akan berpengaruh kepada regional, dan kita mengantisipasi berpengaruh pada nasional,” tambahnya.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat meninjau latihan penembakan roket Latihan Puncak Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur , Martapura, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan. Foto: Dok. Puspen TNI

Sjafrie mengatakan, bila usulan pagu anggaran itu disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR, kekuatan TNI akan senantiasa meningkat.

“Untuk itu TNI dengan kesiapannya sekarang terus meningkat dan para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target trisula perisai Nusantara,” ucap Sjafrie.

“Agar supaya ketiga angkatan ini bisa solid bersama-sama untuk jaga kedaulatan negara persatuan RI,” tambahnya.

Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta jajaran memeriksa kesiapan pasukan saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Minggu (10/8/2025). Foto: Abdan Syakura/ANTARA FOTO

Lebih lanjut, Sjafrie meminta Komisi I DPR agar memperhatikan kebutuhan anggaran pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara.

“Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kita terima. Oleh karena itu tadi kami mengusulkan kepada DPR melalui Komisi I supaya terus memperhatikan keperluan-keperluan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan kita,” ucap Sjafrie.

“Itu yang saya sampaikan, dan ini sudah bisa menjadi kesimpulan. Bersama-sama kita tunggu bagaimana tindak lanjut dari Banggar yang akan disampaikan hari ini,” tandasnya.