SMKN 2 Yogya: Tak Ada Pungutan Rp 5 Juta, Pembangunan Kantin Usulan Wali Murid

Suasana SMK Negeri 2 Yogyakarta, Rabu (14/9/2022). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Kepala SMKN 2 Yogyakarta Dodot Yuliantoro memberikan klarifikasi terkait dugaan pungutan Rp 5 juta di sekolahnya untuk pembangunan kantin hingga tempat tempat parkir.

Dugaan pungutan jutaan rupiah itu diadukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY, Rabu (14/9).

Dodot menjelaskan bahwa pada tahun ajaran ini ada program kerja sekolah dalam bentuk RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. RAPBS itu merupakan hasil persetujuan dari warga sekolah termasuk orang tua wali.

"Orang tua wali menyampaikan beberapa usulan kepada kami dan kami tindak lanjuti masuk ke program sekolah," kata Dodot ditemui di kantornya hari ini.

Salah satu usulan dari orang tua dan wali murid adalah perlunya sekolah ini memiliki kantin. Kantin lama sebelumnya telah dibongkar, saat itu juga bertepatan dengan mulai hadirnya COVID-19.

"Pada Januari ketika sudah masuk 100 persen banyak orang tua yang mengusulkan adanya kantin. Karena anak-anak dari pagi sampai sore," ujarnya.

Hal serupa juga terjadi di persoalan tempat parkir. Sekolah ini kekurangan parkir, hingga banyak siswa parkir di halaman depan. Banyak pula siswa yang parkir di luar dan berbayar.

"Dari itu banyak orang tua yang mengusulkan juga karena ada beberapa anak yang sudah terindikasi masuk ke geng. Dengan parkir di luar maka mereka direkrut ya, nggak tahu geng mana mungkin yang mengatasnamakan geng sekolah," kata Dodot.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, mereka diizinkan untuk menggunakan peran masyarakat.

"Lalu kami sampaikan ke komite. Total dana APBD dan BOS itu hampir Rp 8 miliar kemudian yang dari usulan masyarakat tadi sesuai APBS yang disusun ini hampir Rp 16 sekian miliar. Sehingga kekurangan dibutuhkan dari peran serta masyarakat," kata Dodot.

Kemudian hal itu ditawarkan ke komite dan disetujui. Selanjutnya orang tua diundang dan dibentuk perwakilan dari masing-masing kelas.

"Dana sekian itu disepakati oleh perwakilan orang tua dan komite. Disepakati saat pertemuan baru hari Kamis dan Jumat tanggal 8 dan 9 (September) kemarin," katanya.

Namun, sampai saat ini surat edaran untuk sumbangan masih disusun. Sumbangan itu klaim Dodot bersifat sukarela. Wali murid boleh menyumbang atau tidak menyumbang sama sekali.

"Di edaran sedang disiapkan terkait dengan kesediaan orang tua. Kesediaan orang tua itu ada beberapa pilihan. Dari A tadi bisa juga sama dengan A, di bawah A bisa di atas A atau mungkin bahkan tidak memberikan sumbangan karena alasan yang lain," kata Dodot.

Sementara soal adanya angka yang muncul, Dodot mengatakan bahwa di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) memang muncul angka.

"APBS harus ada angka, nah itu diambilkan dari usulan tadi (usulan orang tua soal kantin dll). Setelah angka muncul kita susun APBS. Kok tidak mencapai sana, maka kita akan membuat RAPBS perubahan. Nanti undang lagi pengurus komite dan wali, " katanya.

Dia mengeklaim bahwa sumbangan sukarela ini juga tidak akan berpengaruh pada akademik siswa. Tidak ada siswa yang dibedakan karena orang tuanya menyumbang atau tidak menyumbang.

"Tidak menyumbang pun tidak masalah," katanya.

Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) melaporkan dugaan pungutan di SMK Negeri 2 Yogyakarta ke ORI DIY, Rabu (14/9/2022). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Aduan ke ORI DIY

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY mendapat aduan terkait pungutan di sebuah SMK Negeri di Yogyakarta. Perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) yang menjadi pendamping orang tua siswa mendatangi kantor ORI DIY. Pada Rabu (14/9).

"Bahwa di SMK Negeri 2 (Yogyakarta) itu terjadi rapat komite dan diputuskan tapi belum resmi keputusan itu, belum ada surat edaran tapi diputuskan akan terjadi pungutan sebesar awalnya Rp 5,25 juta kemudian terjadi kesepakatan menjadi Rp 5 juta," kata perwakilan AMPPY Robani ditemui di ORI DIY.

Dalam aduan ini, uang sebesar Rp 5 juta per wali murid itu akan digunakan untuk pembanguan kantin, tempat parkir, hingga gazebo.

Asisten Pemeriksaan Laporan ORI DIY Muhammad Rifki mengatakan bahwa soal aduan dugaan permintaan dana di SMK Negeri 2 Yogyakarta akan pihaknya telusuri. Dalam hal ini, masyarakat mengadu karena merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut sehingga menginginkan adanya penelusuran dari Ombudsman.

"Saat ini masih proses baru diterima ya nanti akan dilakukan tahap verifikasi dulu laporan. Nanti kalau sudah diverifikasi akan dipleno kan kemudian akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan substantif," kata Rifki.

Di sisi lain berdasarkan Permendikbud 75 tahun 2016, Rifki menjelaskan bahwa komite sekolah tidak boleh melakukan pungutan kepada orang tua siswa.

"Pungutan Itu kalau cirinya ada nominalnya, Ada batas waktunya dan juga ya tidak bersifat sukarela atau bersifat wajib. Itu tidak diperbolehkan untuk regulasi yang ada. Jadi nanti dalam penelusuran kalau ditemukan unsur-unsur itu tentu saja itu sesuatu yang memang tidak di perkenankan di situ," katanya.

Menurutnya yang diperbolehkan hanyalah sumbangan. Sumbangan itu bersifat sukarela, tidak ada nominal, serta tidak dibatasi waktunya.