SMRC: 89,6% Warga Indonesia Tak Mau Dipimpin Kepala Daerah LGBT

Ilustrasi LGBT (Foto: TuendeBede/Pixabay)

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait penilaian masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Salah satu survei itu mengukur penilaian masyarakat atas mereka yang LGBT sebagai kepala daerah atau kepala negara.

Hasilnya, sebanyak 89,3 persen responden menolak secara tegas memiliki bupati yang merupakan LGBT. Sementara 89,6 persen responden menolak jika gubernurnya merupakan LGBT. Kemudian, sebanyak 89,2 persen responden juga menolak jika dipimpin presiden yang LGBT.

"Kalau menurut saya penolakan mayoritas masyarakat untuk dipimpin oleh kepala daerah yang LGBT itu adalah suatu hal yang wajar. Karena mereka cenderung khawatir karena LGBT tidak sejalan dengan norma dan agama," kata Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando di Kantor SMRC, Jalan Cisadane, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Dari hasil survei tersebut, hanya 10,2 persen yang tidak keberatan dipimpin oleh bupati LGBT. Sementara 9,9 persen responden tak keberatan gubernurnya adalah LGBT. Dan 10,3 persen responden tak masalah presidennya LGBT.

Ade meyakinkan Indonesia tidak akan memiliki calon pemimpin LGBT dalam waktu yang dekat. Sebab, negara-negara lain juga membutuhkan proses yang lama sampai bisa menerima pemimpin mereka adalah seorang LGBT.

Survei digelar pada September dan Desember 2017. Responden dalam survei ini adalah 1.220 warga Indonesia. Metode sampling dilakukan secara acak dengan multistage random sampling. Survei dilakukan sebanyak dua kali pada September 2017 dan Desember 2017.

Margin of error dari survei kurang lebih 3,1-3,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancara dengan tatap muka.