Soal BPJS Kesehatan, Jokowi Ingatkan Jangan Seperti Chile Picu Demo

Presiden Joko Widodo membagikan buku kepada anak-anak di posko pengungsi pascagempa di Ambon, Selasa, (29/10/2019). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris

Presiden Joko Widodo terus mengantisipasi kemungkinan gejolak yang muncul di dalam negeri terkait dengan penolakan kebijakan pemerintah menaikan iuran BPJS kesehatan.

Langkah antisipasi dengan menjelaskan pada semua pihak bahwa kebijakan ini diambil demi menyelamatkan BPJS yang defisit, perlu diupaya oleh menteri-menteri terkait kepada masyarakat.

"Jangan sampai misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS kesehatan. Kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat menjadi dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10).

Sejumlah pelajar terlibat bentrok dengan petugas kepolisian saat unjuk rasa di Kawasan DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Selama ini, Jokowi menekankan pemerintah memberikan subsidi agar 96 juta rakyat Indonesia tak perlu iuran BPJS kesehatan. Namun karena defisit bahkan sudah mencapai Rp 10,44 triliun hingga Agustus, maka tarif iuran dinaikkan.

"Supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke RS yang ada di daerah. 96 juta kita grariskan lewat PBI (penerima bantuan iuran). Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp 41 triliun," jelasnya.

"Rakyat harus mengerti ini dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan pada BPJS kesehatan Rp 48,8 triliun ini angka yang besar sekali. Jangan sampai kesannya kita ini kita sudah subsidi dari APBN gede banget," lanjutnya.

Jokowi mengingatkan soal suasana masyarakat yang mudah sekali bergejolak. Dia mencontohkan demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Chile gara-gara kenaikan tarif transportasi.

"Terakhir kita lihat misalnya di Chile, dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4 persen, kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti perombakan besar-besaran di kabinet," jelasnya.

"Tetap itu pun tidak meredam gelombang demonstrasi besar besaran yang berujung pada anarkisme. Saya kira pengalaman seperti ini harus kita bisa kita baca dan jadikan pengalaman. Kita harus slalu waspada sejak awal," pungkasnya.