Soal Minta Maaf ke Sukarno, PDIP Ungkit Mega Tak Lanjut Kuliah karena Politik

Presiden Pertama Indonesia Sukarno. Foto: Getty Images

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyikapi pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan Sukarno bukan pengkhianat bangsa. Meski demikian, bagi PDIP, permohonan maaf atas perlakuan negara terhadap Bung Karno dan keluarga tetap harus dilakukan.

Hasto kemudian mencontohkan yang dilakukan Presiden ke-3 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur pernah menyampaikan permohonan maaf kepada korban yang dibunuh atas tuduhan PKI pada 1965.

“Kita tahu bagaimana perlakuan dari pemerintahan yang sangat otoriter saat itu terhadap Bung Karno dan juga keluarganya. Sampai misalnya Ibu Megawati Soekarnoputri untuk sekolah saja itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena aspek-aspek politik,” kata Hasto ketika mendampingi akademisi internasional yang berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Kamis (10/11).

“Nah, ini tentu saja apa yang diartikan sebagai suara kebenaran itu juga sebaiknya direspons oleh pemerintah,” lanjut Hasto.

Hasto berada di Blitar untuk menghadiri acara napak tilas Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 bertajuk “Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective”. Menurut Hasto, hal ini membuktikan bahwa dunia internasional saja menerima fakta Sukarno, dan bagaimana pidato Bung Karno di Markas PBB berjudul “To Build The World a New” masih dianggap memiliki relevansi yang sangat kuat tentang pentingnya reformasi PBB.

“Dunia menerima Bung Karno. Bahkan di Konferensi Islam Asia Afrika, Bung Karno juga mendapat gelar sebagai pendekar pembebas dan pahlawan kemerdekaan bangsa Islam. Lalu di dalam negeri masih ada berbagai intervensi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan sejarah akhirnya membuktikan kebenarannya, sejarah tidak bisa dibendung oleh berbagai penindasan tirani,” kata Hasto.

Kalo itu Sekjen PDIP, Hasto. Foto: Dok. PDIP

Hasto mengatakan bagi PDIP, apa yang disampaikan Jokowi sudah tepat. Jokowi mengungkapkan bahwa Bung Karno adalah proklamator dan pahlawan nasional yang jasa-jasanya sangat besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia

“Dan kita lihat bagaimana terbukti sebagaimana menjadi semboyan Bung Karno dan Ibu Mega, satyam eva jayate, bahwa pada akhirnya kebenaran yang sejati itulah yang akan membimbing kita, yang akan menang,” tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan sejarah dan gelar pahlawan nasional Proklamator sekaligus Presiden ke-1 RI, Sukarno atau Bung Karno. Jokowi mengatakan, Bung Karno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.

"Tahun 1986 pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Ir. Sukarno, dan di tahun 2012 pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Ir. Soekarno. Artinya, Ir. Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/11).