Soal Muslim Uighur, Komisi I DPR Bela NU dan Muhammadiyah

Konferensi pers Muhammadiyah terkait persoalan uighur, Senin (16/12). Foto: Abyan Faisal/kumparan

Publik digegerkan dengan Wall Street Jurnal yang menyebut adanya lobi pemerintah China terhadap dua ormas islam terbesar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama soal sikap politik kepada muslim Uighur.

Anggota Komisi I DPR Willy Aditya berpendapat, tudingan yang diarahkan kepada kedua ormas Islam itu bersifat politis. Menurutnya, kedua ormas tersebut justru adalah representasi Muslim Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.

"Keduanya juga pernah melakukan observasi dan mengumpulkan langsung data dan fakta terkait masalah Uighur. Mereka bahkan berhasil mendesak pembukaan akses kunjungan ke fasilitas yang disebut camp konsentrasi oleh media barat, yang selama ini tertutup," kata Willy kepada wartawan, Selasa (17/12).

Kamp penjara Uighur di Dabancheng, Xinjiang. Foto: Reuters/ Thomas Peter

Menurut Willy, Muhammadiyah dan NU justru menunjukkan kelasnya sebagai aktor menjaga perdamaian dunia. Willy berpandangan, selama ini, NU dan Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam bersikap dan mengesampingkan tendensi dan kepentingan pragmatis.

"Justru dengan tingginya interaksi dengan pemerintah China, Indonesia bisa mengajak China menemukan solusi-solusi damai,” katanya.

Meski begitu, Willy menegaskan, Indonesia harus menjadi bagian dari solusi dalam upaya penyelesaian masalah Uighur. Seperti halnya dalam kasus Rohingya, menurutnya Indonesia harus mencari cara agar Tiongkok berani semakin terbuka terhadap apa yang dituduhkan dalam kasus di atas.

“Tapi kita tidak bisa gagah-gagahan dalam menyikapi Uighur di China ini. Mendukung maupun mengecam hanya akan menjebak Indonesia dalam polarisasi yang justru memperkeruh suasana. Kasus Uighur ini harus dilihat dari banyak sudut pandang,” tandasnya.

Sebelumnya, Muhammadiyah sendiri telah membantah tuduhan WSJ itu, Muhammadiyah bahkan tak berhenti meminta China untuk tidak lagi melakukan pelanggaran HAM pada warga Muslim di Xinjian.

"Pemerintah Tiongkok (China) agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apapun," ucap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di kantor PP Muhammadiyah, Senin (16/12).