Soal Panglima TNI, Jokowi Dinilai Bakal Pilih yang Punya Loyalitas Tanpa Reserve

Presiden Joko Widodo saat berbicara pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26 di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11). Foto: ANDY BUCHANAN/POOL/AFP

Bursa pemilihan Panglima TNI memanas. Nama KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa disebut menjadi dua kandidat terkuat yang akan menggantikan posisi Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Beberapa pihak pun mulai menerka calon mana yang paling diinginkan Presiden Jokowi untuk mengisi posisi tersebut, meski secara siklus wakil dari matra AL yang seharusnya mengisi posisi orang nomor satu di TNI.

Terkait polemik itu, pengamat militer Khairul Fahmi mengatakan Jokowi jelas memiliki keputusan mutlak untuk menentukan siapa yang ia inginkan untuk mengisi posisi tersebut. Namun, berkaca pada cara Jokowi memilih para 'pembantunya', Fahmi menganggap loyalitas akan jadi nilai utama bagi Jokowi untuk memilih satu orang dari dua calon kandidat kuat yang ada saat ini.

"Jika melihat kecenderungan gaya Presiden Jokowi dalam memilih para pembantunya yang sering kali dilakukan secara senyap dan tertutup, maka selain ukuran-ukuran objektif soal integritas, kompetensi, kebutuhan maupun agenda pemerintahan, saya kira Presiden Jokowi juga akan menggunakan subjektivitasnya untuk memilih Panglima yang dipandang memiliki loyalitas tanpa reserve," ujar Fahmi saat dihubungi kumparan, Selasa (2/11).

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Foto: BNPB dan kumparan

"Tanpa potensi 'pihak ketiga' dalam konteks hubungan yang bersifat langsung antara Presiden sebagai Panglima Tertinggi dengan Panglima TNI," sambungnya.

Hal itu, menurutnya, terlihat jelas saat beberapa kali Jokowi memilih beberapa pejabat untuk mengisi sejumlah posisi penting di pemerintahan. Ia menyebut orang yang benar-benar dipercaya Jokowi jelas akan jadi pilihan utama nantinya.

"Hal ini misalnya terlihat ketika menunjuk Pak Hadi maupun Pak Listyo Sigit. Mereka bisa dikatakan benar-benar 'orang Jokowi', tanpa embel-embel lain, tanpa kehadiran sosok lain, dalam hubungan mereka dengan Presiden," ujarnya.

Namun, skema Jokowi dalam memilih 'pembantunya' itu seakan menjadi samar seiring dengan munculnya persepsi publik yang menggiring opini seolah hanya ada satu nama yang selama ini jadi pilihan Jokowi.

"Nah, yang justru kita prihatinkan adalah masih adanya pihak-pihak yang masih seakan-akan bisa mendikte Presiden, mendorong, dan membentuk persepsi publik bahwa hanya ada satu nama yang layak dan dipastikan akan diusulkan oleh Presiden," ucap Fahmi.

Fahmi menilai sudah seharusnya publik tak meributkan bakal calon mana yang nantinya akan jadi pilihan Jokowi. Karena menurutnya, siapa pun yang terpilih nantinya dapat dipastikan adalah calon terbaik yang memiliki kecakapan dan integritas untuk memimpin TNI beberapa tahun ke depan.

"Sebenarnya soal siapa Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto itu bukan hal yang perlu diributkan. Karena pada dasarnya siapa pun yang ditunjuk Presiden, siapa pun yang terpilih, tidak akan ada banyak perbedaan. Selain kecakapan dasar dan kapasitas kepemimpinan yang kurang lebih setara, masing-masing kandidat juga punya keunggulan kompetitif," ungkap Fahmi.

"Pengusulan nama calon Panglima TNI adalah hak dan kewenangan Presiden. Apalagi memang tak ada ketentuan yang mengharuskan bahwa jabatan Panglima TNI harus digilir antar matra," lanjut dia.

Antara Yudo dan Andika yang terpilih nantinya, ia yakin keduanya akan disokong langsung oleh tiga matra TNI yang ada untuk mencapai tujuan mereka dalam memimpin lembaga TNI.

"Tak perlu ada kekhawatiran terkait kemampuan menyelesaikan masalah. Seorang Panglima TNI tidak bekerja sendiri. Dia akan didukung dan ditopang oleh para staf dan komandan satuan di jajaran Mabes TNI maupun di tiap-tiap matra," pungkas Fahmi.