Soal Reshuffle, Abdul Mu'ti Dinilai Layak Masuk Kabinet
PerbesarReshuffle di depan mata. Presiden Jokowi dikabarkan turut mengganti beberapa menteri, selain melantik Menteri Investasi dan Kepala BRIN.
Di antara nama beredar yang bakal masuk kabinet adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti. Dalam reshuffle terakhir, Mu'ti sempat ditawari Wamendikbud, tapi menolak.
Ketua Umum DPP Prajaniti Hindu Indonesia, --organisasi pelayanan seperti Muhammadiyah dan NU, KS Arsana, menilai Abdul Mu’ti sangat layak dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu kandidat menteri, khususnya untuk menangani bidang pendidikan.
“Saya sudah lama kenal Mas Mu’ti, bahkan kami sahabat dalam gerakan-gerakan membangun toleransi dan persaudaraan kebangsaan melalui wadah Persaudaraan Anak Bangsa,” ucap KS Arsana dalam keterangan tertulis, Selasa (20/4).
Dalam konteks pendidikan, menurutnya toleransi dan persaudaraan kebangsaan perlu ditanamkan sejak dini melalui lembaga pendidikan. Karena tujuan pendidikan selain untuk mencerdaskan bangsa juga yang sama pentingnya adalah membangun karakter bangsa.
"Dan Mas Mu’ti figur yang sangat tepat untuk itu. Menjadikan Mas Mu’ti sebagai bagian dari tim kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’aruf Amin akan berdampak dua kesuksesan bagi bangsa ini," bebernya.
Pertama, memperbesar peluang kesuksesan Presiden Jokowi memenuhi harapan rakyat untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Kedua, kesuksesan Presiden Jokowi dalam kaderisasi kepemimpinan bangsa.
"Pemimpin itu sukses bila mampu menyiapkan kader-kader pemimpin berikutnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengungkap reshuffle akan diumumkan setelah Perpres kementerian baru rampung.
Saat ini Setneg tengah mempersiapkan beberapa Perpres. Yaitu, Perpres Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan BRIN. Perpres ini diperlukan setelah Jokowi melakukan perubahan nomenklatur.
"Kalau sudah lengkap penataan kelembagaan, sudah kelar maka yang satu ya itu tinggal mengatur jadwal Bapak Presiden. Dan itu yang melakukan itu adalah Pak Mensesneg. Jadi memang butuh sedikit kesabaran," kata Ngabalin, Senin (19/4).