Soal Vaksin, PAN Ingatkan Ketersediaan dan Independensi BPOM terkait EUA

Petugas mengecek kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi mengungkapkan vaksin corona akan diberikan gratis kepada masyarakat Indonesia. Hal ini pun disambut baik banyak pihak.

Meski demikian, anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Intan Fauzi memberikan sejumlah catatan. Catatan pertama adalah BPOM harus secara profesional dan independen dalam mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA).

"Proses ini kan masih berjalan, bahwa kami minta secara profesional independensi dari Badan POM dan lembaga terkait lainnya mengeluarkan EUA atau penggunaan darurat vaksin ini," kata Intan saat dimintai tanggapan, Kamis (17/12)

"Artinya harus penelitiannya oleh Badan POM sampai keluar EUA," lanjutnya.

Anggota Komisi IX DPR F-PAN Intan Fauzi. Foto: Dok. Intan Fauzi

Catatan keduanya, pemerintah harus memastikan kehalalan vaksin corona. Sebab, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

"Kemudian karena memang masyarakat kita mayoritas adalah muslim, sehingga vaksin ini haruslah halal," tuturnya.

Sementara catatan yang ketiga adalah pentingnya memastikan ketersediaan vaksin. Sebab pernyataan Jokowi baru sebatas menggratiskan vaksin dan belum berbicara spesifik terkait ketersediaan vaksin.

Ia pun mendorong pemerintah berperan aktif bernegosiasi dengan para produsen vaksin. Sebagaimana diketahui, ada enam produsen vaksin yaitu Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca dan PT Bio Farma (Persero).

Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Dalam raker di Komisi IX, kata Intan, pemerintah menjelaskan baru membayar sekitar 3 juta dosis dan dilakukan bertahap. Padahal kalau untuk seluruh masyarakat Indonesia, maka dibutuhkan sekitar 540 juta dosis vaksin, dengan rincian 270 juta rakyat Indonesia dikali 2 vaksin.

"Jadi ketersediaan vaksin itu perlu. Karena ini kan baru sebatas menyatakan bahwa masyarakat seluruhnya mendapatkan vaksinasi gratis, lalu perlu juga pembahasan anggaran. Itu kan harus pembahasan lagi bersama Kemenkeu," jelasnya.

Kendati demikian, ia meyakini keinginan vaksinasi secara gratis itu dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengandalkan APBN.

"Harusnya bisa. Sekarang bagaimana kemudian tercapainya kekebalan imunitas atau herd immunity dengan vaksin. Tapi dengan pernyataan Presiden kemarin masyarakat harus divaksin seluruhnya gratis itu harus dan itu bagus," tandas Intan.