Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
ADVERTISEMENT
Hingga kini, hanya PKS yang menegaskan sikap sebagai oposisi di periode pemerintahan 2019-2024. Namun, Presiden PKS Sohibul Iman mengingatkan kadernya agar menyampaikan siap sebagai oposisi tanpa arogansi.
ADVERTISEMENT
"Terkait sikap politik PKS yang di luar pemerintahan, agar disampaikan secara tegas dan jelas namun tidak dengan konotasi arogan apalagi seolah menantang untuk beroposisi sendirian," kata Sohibul dalam keterangannya, Selasa (22/10)
"Sampaikanlah dengan objektif, argumentatif, namun tetap rendah hati," sambungnya.
Sohibul juga mengingatkan agar kadernya tetap menghormati langkah politik parpol lain yang memilih berada di kabinet. Termasuk parpol yang sewaktu Pilpres berseberangan secara politik dengan pemenang pemilu.
"Fokus mensosialisasikan sikap politik PKS yaitu tetap berada di luar pemerintahan. Kami mengimbau kepada seluruh anggota keluarga besar PKS agar tidak tergoda atau terjebak mengomentari langkah-langkah politik pihak lain," katanya.
Dia mengamini pilihan yang diambil PKS berada di luar pemerintahan merupakan pilihan yang berat. Di tengah partai-partai lain memilih bergabung dalam pemerintahan, PKS merasa bertanggung jawab untuk menjaga marwah demokrasi.
ADVERTISEMENT
"Yang sudah menjadi pilihan jalan politik PKS dan juga bangsa ini, dengan memilih tetap di luar pemerintahan," tuturnya.
Sohibul memastikan partainya menghormati setiap perubahan sikap politik parpol lain. Sehingga, dia berharap, parpol lainnya juga menghormati sikap tegas PKS berada di oposisi.
"Hal tersebut sebagai cermin kedewasaan kita dalam hidup berdemokrasi," tandasnya.
Sebelumnya, kritik keras terhadap Gerindra yang kini bergabung dengan koalisi Jokowi memang disampaikan oleh beberapa elite PKS, salah satunya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Hidayat tak sependapat jika seluruh parpol yang bertarung di pemilu menjadi bagian dari pemerintah.
"Ngapain kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung-ujungnya hanya satu juga," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).
ADVERTISEMENT
"Beliau (Prabowo) lah yang pertama kali harus mengukur, apakah itu akan menurunkan marwah beliau, kemarin jadi kompetitor, sekarang jadi pembantu," ungkapnya.