Sohibul Temui Airlangga, Bahas Koalisi PKS-Golkar di Pilkada hingga Omnibus Law

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden PKS Sohibul Iman memberikan keterangan pers terkait pertemuan Golkar dan PKS, Selasa (25/2). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Presiden PKS Sohibul Iman beserta jajaran pengurus DPP PKS menyambangi Kantor DPP Golkar, Selasa (25/2). Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan yang diselenggarakan secara tertutup tersebut.

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan, salah satu poin yang dibahas adalah potensi kerja sama antara Golkar dan PKS di Pilkada.

"Karena di dalam beberapa hal, termasuk Pilkada, ada beberapa daerah yang antara PKS dan partai Golkar ada kerja samanya," ujar Airlangga di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2).

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden PKS Sohibul Iman memberikan keterangan pers terkait pertemuan Golkar dan PKS, Selasa (25/2). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Airlangga menambahkan, selain Pilkada, hal lain yang turut dibahas adalah RUU Omnibus Law cipta kerja dan perpajakan.

"Ada kesepakatan bahwa kita akan mendorong transformasi struktural perekonomian yang tentunya berlandaskan tujuan untuk me-reform perekonomian untuk kesejahteraan rakyat, mengutamakan usaha-usaha kecil dan menengah. Tentunya berasaskan dalam koridor-koridor konstitusi dan koridor kesejahteraan dan keadilan sosial," kata Airlangga.

Sementara itu, Sohibul Iman mengungkapkan, tim dari kedua partai akan membahas secara teknis potensi koalisi Golkar dan PKS di Pilkada Serentak 2020.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima kunjungan Ketum PKS Sohibul Iman di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

"Kita sampaikan dari asesmen kami di DPP PKS ternyata banyak potensi atau peluang PKS dengan Golkar untuk melakukan kerja sama di pilkada 2020. Nanti secara teknis tim kedua pihak akan menyisir di mana yang kita bisa kerja sama," ucap Sohibul.

Sedangkan mengenai Omnibus Law, Sohibul menyebut, secara formal telah sampai di DPR. Namun ia memberikan sejumlah catatan terkait Omnibus Law.

"Kami berikan catatan bahwa Omnibus law ini diharapkan bisa kita dorong tapi dengan koridor-koridor yang jelas. Pertama koridor konstitusi. Kita tidak ingin satu keinginan yang luhur transformasi struktural tidak tercederai kemudian kita menabrak rambu-rambu konstitusi," terang Sohibul.

Untuk catatan kedua, Sohibul meminta nantinya Omnibus Law bisa menciptakan keadilan bagi seluruh pihak.

"Ketiga, kita ingin menjaga koridor otonomi daerah. Karena ini merupakan aspirasi era reformasi. Tentu harus kita jaga. Kita ingin menguatkan otonomi daerah ke depan semakin baik lagi. Itu pembicaraan kita," pungkasnya.