Solusi Cak Imin untuk Atasi Masalah PPDB Zonasi: Ratakan Kualitas Pendidikan

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah) menjawab pertanyaan awak media usai berkunjung ke kediaman Hamah Haz di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (11/5/2023). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi proses Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 melalui jalur zonasi. Sistem tersebut bermasalah di sejumlah daerah, salah satunya, di Kota Bogor, Jawa Barat.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku menerima 300 aduan terkait PPDB. Selain di Bogor, masalah serupa turut terjadi di beberapa daerah lain.

Kecurangan yang ditemukan termasuk indikasi manipulasi, seperti pindah Kartu Keluarga (KK), menumpang KK saudara atau orang lain yang tidak dikenal rumahnya dekat sekolah tujuan dengan membayar sejumlah biaya.

Menurut Cak Imin, sebenarnya PPDB melalui jalur zonasi memiliki tujuan baik yakni memberikan kesempatan kepada semua kalangan masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan bermutu.

"Itu niatnya tapi karena motivasi untuk berebut lembaga pendidikan yang bermutu ini tinggi, orang berebut memalsukan alamat di zona-zona pendidikan yang berkualitas itu," kata Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Sabtu (8/7).

"Ini penyakit yang saya kira memprihatinkan ya semua bangsa kita masyarakat kita ini sukanya begitu merebut sesuatu yang bagus dengan cara yang enggak bagus. Meminta target yang berkualitas tapi dengan menghalalkan segala cara," sambungnya.

Cak Imin menyarankan dengan adanya masalah pada PPDB pemerintah harus memperbaiki kualitas pendidikan di semua wilayah zonasi.

"Karena itu, solusinya tidak ada cara lain, mari pemerintah mempercepat kualitas pendidikan yang merata di mana-mana tidak di satu zona tertentu tetapi semua harus naik kelas pendidikan kita," tutur Ketum PKB itu.

Selain kualitas zonasi, kualitas pendidikan swasta dan negeri juga disorot Cak Imin. Karena adanya ketimpangan, ia meminta Kemendikbudristek bergerak untuk menyamakan kualitas pendidikan.

"Ini juga harus berinovasi ini pemerintah harus punya kemauan extra cepat untuk memperbanyak sekolah-sekolah bermutu yang diakses merata. Karena itu saya minta Kemendikbud atau Mendikbud untuk mempercepat promosi dan percepatan kualitas pendidikan kita," tandasnya.