Sri Mulyani Buka Opsi Berikan Jaminan Pembiayaan Pembangunan LRT

Sri Mulyani berbincang dengan Hanif Dhakiri. (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)

Proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi tersandung permasalahan anggaran. Proyek yang ditargetkan rampung 2019 ini dinilai memakan biaya terlalu besar jika hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah hanya sanggup mengalokasikan dana Rp 1 triliun per tahunnya. Padahal, dana yang dibutuhkan untuk tahap awal pembangunan mencapai Rp 7 triliun dari total keseluruhan nilai proyek yang mencapai Rp 23 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mencari jalan keluar terkait permasalahan tersebut agar pembangunan proyek LRT tetap berjalan. Dia mengatakan, akan mengkombinasikan pembiayaan pembangunan tersebut.

“Apakah dalam bentuk PSO (Public Service Obligation), penjaminan, atau bahkan dalam hal investasi yang bisa kami lakukan. Namun tetap dalam rambu-rambu APBN," kata Sri Mulyani di Fairmont Hotel Jakarta, Rabu (8/2).

PSO merupakan skema penjaminan pemerintah untuk pengembalian dari dana investasi. Menurut Sri Mulyani, pemerintah hanya bersedia memberikan pinjaman untuk pembangunan proyek yang sifatnya strategis tersebut. Dia berjanji akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk membantu pembangunan LRT.

“Baik APBN maupun di luar APBN yang di dalam BUMN. Sehingga bisa mendeliver proyek itu secara good governance sesuai dengan aturan,'' ujarnya.

Sementara itu, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, akan tetap menyelesaikan proyek tersebut dengan tepat waktu. Mengenai masalah pendanaan, dia mengatakan, akan memanfaatkan pinjaman pemerintah dari dukungan APBN dalam bentuk PSO.

"Termasuk sukuk, jadi BUMN yang akan keluarkan dan instrumennya kami harapkan jaminan pemerintah, sehingga bunganya lebih rendah," katanya.