Sri Mulyani di MK: BLT El Nino 2024 Belum Disalurkan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kanan) saat mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa selama 2024, bantuan El Nino belum disalurkan kepada masyarakat.

Sri Mulyani menjelaskan, bantuan El Nino ini terbagi menjadi dua, yakni bantuan beras yang disalurkan oleh Bapanas dan BLT dalam bentuk uang disalurkan Kemensos. Bantuan-bantuan itu sudah disalurkan pada 2023.

Sementara untuk tahun 2024, bantuan yang disalurkan barulah bantuan beras dari Bapanas. Sementara BLT El Nino di Kemensos, belum disalurkan.

"Untuk 2024 itu yang sudah dieksekusi dan dianggarkan adalah yang bantuan pangan yang ada di Bapanas, yang 10 Kg untuk 6 bulan," kata Sri Mulyani dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4).

"Sedangkan yang BLT El Nino 2024 belum dieksekusi atau tadi namanya mejadi mitigasi risiko pangan," sambung dia.

Sri Mulyani mengatakan, hal tersebut yang menjadikan anggaran Kemensos turun pada 2024 sebab BLT El Nino tak sepenuhnya di Kemensos. Menurut dia, saat nanti BLT El Nino tunai akan disalurkan, bisa jadi anggaran Kemensos bertambah.

"Akan ditambahkan anggarannya, tapi tadi Bu Mensos (Tri Rismaharini) katakan belum memulai sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk eksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut, jadi belum ada pelaksanaannya," ucapnya.

Mensos Tri Rismaharini menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). Foto: Hedi/kumparan

Sebelumnya, Risma menegaskan pembagian BLT El Nino untuk 2023 itu selesai pada Desember 2023.

“Ini (BLT) harus selesai pada bulan Desember karena tahun Anggaran 2023. Dan saat turun (cair) adalah di bulan November,” ujarnya.

Kemensos belum menyalurkan bantuan BLT El Nino di tahun 2024. Ini juga berimbas pada menurunnya anggaran Perlindungan Sosial di Kementerian Sosial dari Rp 87 triliun menjadi Rp 78 triliun.