Sri Mulyani Wanti-wanti soal 6.000 Kegiatan Anies-Sandi

Sri Mulyani (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Menkeu Sri Mulyani menyoroti kegiatan yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Menurut Sri, ada 6.000 kegiatan yang tersebar di APBD 2018.

“Ada beberapa hal yang nampaknya sangat jelas jumlah program cukup banyak 267 yang diterjemahkan lebih dari 6.000 kegiatan yang tentu semuanya menjadi sangat tersebar, menjadi sulit dari sisi tracking-nya melihatnya dan juga sisi kinerja yang akan diperoleh dari berbagai macam kegiatan yang banyak.,” kata Sri Mulyani, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).

Sri Mulyani mengingatkan agar Pemprov DKI bisa melihat kegiatan mana saja yang selama ini tidak efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari penelusuran historis kegiatan yang pernah ada sebelumnya.

"Kan ada track record ke belakang, mestinya sudah bisa diestimasi, kalau kegiatan seperti ini sebetulnya berapa kebutuhan belanja yang betul-betul diperlukan. Sehingga enggak overbudgeting. Untuk kegiatan yang sama, yang kita sudah tahu track record-nya, juga untuk berbagai kegiatan yang sifatnya belanja modal mestinya juga bisa dilihat estimasinya dari satuan biayanya," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani. (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Selain itu, Sri Mulyani juga meminta penyertaan modal bagi BUMD oleh Pemprov DKI dievaluasi. Pasalnya, banyak penyertaan modal yang diberikan Pemprov DKI belum efektif meningkatkan produktivitas BUMD.

"Bisa saja BUMD itu tidak betul-betul ditanamkan modal untuk memperbaiki kualitasnya, tapi hanya sekadar untuk membayar gaji mereka. Jadi perlu dievaluasi secara lebih kritis sehingga DKI itu perlu memiliki korporasi BUMD-BUMD yang sehat, yang melayani masyarakat," beber Sri Mulyani.

Sementara itu, Sri Mulyani berharap kepada DKI gara bisa mengelola keuangannya dengan baik, termasuk dalam memanfaatkan SiLPA (sisa lebih penggunaan anggaran).

"Tadi anggaran SiLPA sampai dengan November masih sekitar Rp 20 triliun APBD DKI yang ada di perbankan, yang tentu penggunaannya harus dipakai untuk sebaik-baiknya tidak sekadar habis atau dipakai, tapi betul terukur," beber Sri Mulyani.