Stafsus Jokowi Sebut Turunan UU KIA Bakal Dibahas Lintas Kementerian dan Lembaga

Angkie Yudistia. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, mendukung pengesahan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Menurutnya, perempuan juga terlibat aktif untuk pembangunan negara.

"Artinya kita dilindungi, negara melindungi kami, negara melindungi bagaimana perempuan-perempuan bisa ikut berkontribusi. Banyak hal berbagai aspek ini bagaimana perempuan itu juga merasa aman dan mendapatkan haknya," kata Angkie di Gedung Sekretaris Kabinet, Jakarta, Rabu (5/6).

Angkie menuturkan, pemerintah akan melakukan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga untuk membuat aturan turunan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau UU KIA.

"Tentunya secara teknis ini akan mengawal, berkomunikasi dengan berbagai sektor pemerintah teknis terkait, kita harus duduk bareng bersama-sama, bahwa ini bukan kerja sama satu kementerian saja, tapi berbagai kementerian," ucapnya.

Angkie menegaskan, jajaran staf khusus presiden akan mendorong presiden untuk mengawal implementasi aturan tersebut sehingga berguna bagi keberlangsungan hidup perempuan di Indonesia.

"Mengawalnya adalah bagaimana sebagai staff khusus presiden semuanya ini kita duduk bersama, berkomunikasi, memastikan bahwa pemerintah tidak lupa akan bahwa implementasi ini harus menyesuaikan dengan peraturan teknis dari UU tersebut," ucapnya.

DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi Undang-Undang setelah hampir dua tahun lamanya.

RUU KIA ini sudah menjadi usulan inisiatif DPR sejak Juni 2022 lalu.

“Alhamdulilah UU ini sudah bisa kita sahkan hari ini semoga manfaat ke depannya berguna bagi seribu hari pertama ibu dan anak ke depannya untuk Indonesia Emas 2045,” kata Puan saat ditemui usai rapat paripurna, Selasa (4/6).