Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Mustofa, Kepala Desa Mekarmulya, Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat, menerima pesan WhatsApp dari pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi ) Kabupaten Garut, pekan ketiga Maret. Ia diminta mengikuti Silaturahmi Nasional Apdesi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 29 Maret 2022.
“[Isi pesannya] setiap desa harus mengikutsertakan kades dan tiga perangkat desa,” cerita Mustofa kepada kumparan, Rabu (6/4).
Dalam pesan yang diterima Mustofa, Silatnas Apdesi bakal membahas 5 tuntutan: gaji dibayar tiap bulan; 3% dana operasional untuk kades; stempel kades diberi lambang garuda; penyederhanaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana desa; dan alokasi bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa maksimal 40%.
Mustofa dan tiga rekannya dari perangkat Desa Mekarmulya pun mendaftar ikut Silatnas ke pengurus Apdesi tingkat kecamatan. Sehari sebelum acara, sekitar pukul 22.00 WIB, Mustofa bersama perwakilan 23 desa lain di Kecamatan Malangbong berangkat ke Jakarta dengan menumpang sebuah bus.
“Ada desa yang hanya kirim 1–2 orang,” kata Mustofa.
Menurut Mustofa, Kabupaten Garut sudah menyediakan sekitar 40 bus kapasitas besar. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 200 km, Mustofa dan rekan-rekannya dari Malangbong tiba di Jakarta Selasa subuh (29/3). Mereka langsung menuju Istora Senayan, namun harus menunggu sekitar enam jam sebelum akhirnya menerima tanda pengenal dan masuk ke Istora.
Waktu menunjukkan pukul 10.00 WIB. Acara diawali dengan penyampaian materi dari para menteri, yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, serta Wamenkeu Suahasil Nazara. Silatnas juga dihadiri Presiden Jokowi , Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno, hingga Wamendes yang juga Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
Dalam sesi tanya jawab dengan Luhut, seorang kades asal Aceh Tenggara, Muslim, mendadak menyuarakan dukungan Jokowi 3 periode.
“Jokowi 3 periode, setuju?” seru Muslim, yang disambut jawaban dari para peserta Silatnas: “Setuju!”
Melihat itu, Luhut mesam-mesem.
Teriakan “3 periode” juga mengiringi Jokowi usai ia memberi sambutan dan berjalan menuju mobil kepresidenan. Mendengar itu, Jokowi tersenyum.
Namun, Mustofa kaget dan kecewa karena Silatnas malah menjadi acara unjuk dukungan untuk 3 periode Jokowi.
“Tidak ada info dukung-mendukung [3 periode sebelum acara]. Kades harusnya taat aturan. Menurut UU Desa, kades tidak boleh berpolitik, harus netral. Jadi kalau ada dukungan untuk [3 periode Jokowi], saya rasa kurang pas,” ujarnya.
Meski kesal, Mustofa merasa tak sepenuhnya rugi, sebab ia dan kades-kades lain tak perlu keluar ongkos akomodasi pulang-pergi Garut-Jakarta. Sebanyak 40 bus yang disediakan Pemkab Garut, serta makanan yang diberikan di Istora Senayan, seluruhnya gratis.
Bukan hanya Mustofa yang kaget. Andi Kristiyanto, Kades Kebonagung, Pekalongan, Jawa Tengah, juga terheran-heran melihat Silatnas berubah menjadi ajang dukungan Jokowi 3 periode. Andi yang juga Ketua Apdesi Pekalongan dan pengurus DPP Apdesi pusat sama sekali tak diberitahu Silatnas bakal berujung dukungan atas wacana perpanjangan jabatan presiden.
“Saya juga kaget waktu Silatnas bubar kok ada gaung 3 periode,” kata Andi pada kumparan, Jumat (8/4).
Dampak gaung 3 periode di Silatnas, kata Andi, membuat para pengurus Apdesi di daerah, seperti Papua dan Maluku, protes keras dan terpecah.
Siapa sebenarnya yang membiayai akomodasi para kepala desa ke Jakarta?
“Ketika acara oleh Ketua Apdesi [Surta Wijaya] dalam laporan disampaikan berterima kasih kepada Menko Maritim dan Investasi [Luhut Binsar Pandjaitan] yang telah mendukung seluruh acara. Berarti [yang membiayai] dari sana,” ucap Mustofa.
Seorang panitia Silatnas Apdesi, Darma, bercerita, agenda dukungan Jokowi 3 periode dalam Silatnas sudah direncanakan sejak awal. Darma bertugas mengatur akomodasi para kepala desa dari Banten.
Ia dimintai bantuan seorang pengurus DPP Apdesi Pusat. Kebetulan, Darma dekat dengan pengurus tersebut dan pernah menjadi tim sukses Surta Wijaya saat Munas pemilihan Ketum Apdesi, September 2021.
Darma bercerita, 40 bus berkapasitas 50–60 orang disiapkan untuk mengangkut kepala desa dari Banten. Ia memperkirakan perwakilan Banten yang disiapkan berangkat sekira 2000-2400 orang. Seluruhnya gratis.
Tiga hari sebelum Silatnas, Darma bertemu pengurus Apdesi Pusat yang memintanya mengurus akomodasi untuk menanyakan konsep acara. Sebab, menurutnya, sebelumnya tak pernah ada agenda Silatnas.
“Kami ngobrol-ngobrol, entah keceplosan atau apa, katanya ‘Luar biasa Pak LBP [Luhut Binsar Pandjaitan] membuat teman-teman Apdesi tidak berdaya, sehingga untuk menyelenggarakan acara tersebut [Silatnas], harus melakukan deklarasi [3 periode],” cerita Darma pada kumparan, Selasa (5/4), tanpa menyebut identitas si pengurus.
Mendengar itu, ia sontak protes. Sebab, sejak awal Darma mengira agenda acara hanya silaturahmi nasional. Darma beserta timnya sempat memberi ultimatum akan batal mengatur akomodasi jika tujuan Silatnas deklarasi Jokowi 3 periode.
Toh, ia dan timnya tetap membantu akomodasi peserta karena menghormati pengurus Apdesi pusat yang adalah seniornya. Pengurus Apdesi itu juga meyakinkan Darma: ‘Ya sudah bagaimana nanti di sana saja.”
28 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, 40 bus berangkat dari masing-masing titik di Banten menuju Istora. Mereka tiba di lokasi, 29 Maret pukul 02.00 WIB.
Di Istora Senayan, mereka dipaksa ngemper, tidur di parkiran Istora sampai kolong bus, menunggu acara dimulai.
Pagi hari, makanan yang dijanjikan pun tak kunjung diterima. Terlebih, desas desus Silatnas beragendakan dukungan Jokowi 3 periode sudah berembus di kalangan kepala desa. Merasa tidak ‘terurus’, para perwakilan desa yang dibawa Darma hendak menggelar aksi protes. Tetapi Darma berupaya meredam.
Saat pintu Istora Senayan dibuka, tak seluruh perwakilan desa bisa masuk. Menurut Darma, hanya 7 ribu dari total 15 ribu orang yang bisa masuk. Sedangkan perwakilan Banten hanya diberi kuota 1.000 orang. Padahal 2 ribu orang sudah datang.
Apa yang dikhawatirkan Darma menjadi kenyataan. Dukungan Jokowi 3 periode menggaung saat Silatnas.
“Segelintir orang-orang telah dikondisikan di awal oleh jejaring DPP Apdesi,” kata Darma.
Di luar Istora Senayan, perwakilan desa yang tidak bisa masuk dan merasa tak terurus akhirnya pulang lebih awal sebelum acara tuntas. Dari 40 bus, hanya tersisa 5 bus yang masih bertahan sampai Silatnas selesai.
“Acara kacau, berantakan. Akhirnya enggak ada hasil yang dibawa para kades, kecuali kehebohan [3 periode],” ucap Darma.
Kades yang tegas meneriakkan Jokowi 3 periode saat sesi tanya jawab dengan Luhut di Silatnas adalah Muslim. Ia adalah Kades Kampung Baru, Aceh Tenggara, sejak Agustus 2021. Sebelum Silatnas, Muslim mengaku sering melontarkan dukungan Jokowi 3 periode di daerahnya.
“Perhatian Jokowi ke desa itu yang saya banggakan,” kata Muslim pada kumparan, Rabu (6/4).
Ia menyuarakan dukungan Jokowi 3 periode saat bertemu para kades di Aceh Tenggara maupun pengurus Apdesi Aceh dan Aceh Tenggara. Bagi Muslim, Jokowi telah berhasil menuntaskan persoalan yang selama ini jadi hambatan di Aceh Tenggara.
Misalnya, masalah perambahan 17 ribu hektare lahan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Sebelum Jokowi menjadi presiden, Muslim menyebut para petani dilarang masuk area TNGL untuk sekadar menanami lahan yang sudah gundul. Kini, petani difasilitasi dengan membentuk Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) agar bisa menanami lahan TNGL dengan status hak pakai.
Di era Jokowi pula, warga di desanya merasakan bantuan pemerintah seperti BLT sampai PKH. Ia mengklaim kades-kades maupun warga di Aceh Tenggara mayoritas setuju dengan usulan Jokowi 3 periode.
Kebanggaan terhadap Jokowi itulah yang ingin ia sampaikan saat Silatnas. Sehingga ketika ada undangan Silatnas sepekan sebelum acara, Muslim dan Kades Kuta Galuh Asli, Askan Amin, dipilih untuk mewakili Aceh Tenggara. Keduanya dipilih pengurus Apdesi Aceh dan Aceh Tenggara. Anehnya, ratusan kades lain tak dipilih terbang ke Jakarta.
“Berangkat pakai biaya sendiri. Tapi biaya itu dibebankan kepada operasional desa, perjalanan dinas kepala desa,” kata Muslim.
Muslim dan rekannya sampai di Jakarta pada 28 Maret. Saat bertemu pengurus Apdesi Aceh di salah satu hotel di Jakarta Timur, Muslim diberi tanda pengenal bertuliskan VIP. Ia tak tahu alasan mendapatkan tanda VIP, sedangkan kades lainnya hanya bertanda peserta.
Ketika acara sesi tanya jawab dengan Luhut berlangsung, Muslim mendapat kesempatan bersuara. Ia menyampaikan kekagumannya pada Jokowi yang mampu menyelesaikan permasalahan di TNGL, yang ditutup dengan menggaungkan Jokowi 3 periode. Ia menegaskan dukungan Jokowi 3 periode merupakan spontanitas tanpa ada yang memerintah.
“Apa yang saya rasa dan lihat itu yang saya ungkapkan. Ibarat makanan, kalau enak ya nambah,” kata Muslim.
Gaung 3 periode di Silatnas Apdesi membuat Luhut disorot. Luhut selama ini disebut-sebut mendorong penundaan pemilu. Mulai dari klaim big data 110 juta warganet ingin pemilu ditunda, tak ingin buru-buru pemilu karena masalah ekonomi hingga COVID-19, hingga berkomunikasi dengan petinggi PKB, PAN, hingga Golkar untuk mendorong wacana tersebut.
Luhut, kini kembali disebut bermanuver dengan memobilisasi para kepala desa yang tergabung di Apdesi. Banyak yang mempertanyakan kapasitas Luhut hadir di acara Silatnas Apdesi.
Sekjen DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat, menyatakan Luhut merupakan Ketua Dewan Pembina di asosiasinya. Ada pula Mendagri Tito Karnavian dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di jajaran Dewan Pembina DPP Apdesi.
Sebagai Ketua Dewan Pembina, Luhut intens berkomunikasi dengan pengurus Apdesi sebelum Silatnas. Ketua Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Apdesi, Muhammad Asri Anas, mengakui adanya beberapa pertemuan dengan Luhut di kantor Kemenko Marves maupun kediamannya. Pertemuan terakhir terjadi sepekan sebelum acara.
Panitia Silatnas, Darma, menyatakan berdasarkan keterangan pengurus inti Apdesi kepadanya, pertemuan-pertemuan Apdesi dengan Luhut tersebut di antaranya membahas agar ada gaung Jokowi 3 periode saat Silatnas. Intinya, Silatnas bisa digelar asalkan ada seruan Jokowi 3 periode. Pengurus Apdesi juga melobi Luhut agar dana operasional untuk kades bisa 3-5% dari dana desa.
“Kuncinya di sana [Luhut]. Konsolidasi awalnya DPP Apdesi itu ke LBP. Realistis saja, Apdesi anggaran dari mana, saya dengar itu dananya miliaran,” ujar Darma.
Saat dikonfirmasi, Anas membantah pertemuan-pertemuan dengan Luhut membahas seruan 3 periode sebagai agenda Silatnas. Ia menegaskan pertemuan hanya membahas program di bawah koordinasi Luhut selaku Menko Marves. Misalnya, redistribusi lahan, jalan desa, dan pemberdayaan desa pesisir.
“Bahkan Pak Luhut melarang kami yel-yel dukungan baik 3 periode atau perpanjangan jabatan. Kalau ada teriakan atau pertanyaan tentang 3 periode itu spontan saja, bisa jadi bentuk kecintaan kades ke Presiden,” jelas Anas.
Mengenai kekecewaan sejumlah kades lantaran Silatnas menjadi ajang dukungan 3 periode, Anas menyatakan tak mungkin pendapat seluruh desa seragam. “Desa di Indonesia ada 74.961, wajar kalau ada beda nada,” ucapnya.
Sementara itu Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, menegaskan tak ada arahan Luhut kepada Apdesi untuk menyerukan 3 periode.
"Itu murni aksi spontan saja," kata Jodi pada Jumat (1/4).
Silatnas yang heboh karena dukungan 3 periode juga membuka tabir bahwa Apdesi terbelah menjadi 2 kubu: kubu Surta Wijaya yang terdaftar di Kemendagri dan kubu Arifin Abdul Majid yang mengantongi SK Kemenkumham dan berbadan hukum. Arifin protes nama asosiasinya dicatut untuk dukungan Jokowi 3 periode.
“Apdesi tidak boleh berpihak, sesuai AD/ART harus independen. Kami keberatan Apdesi dicatut dukung 3 periode. Itu [Silatnas] kegiatan ilegal,” kata Arifin yang merupakan salah satu pendiri Apdesi pada kumparan, (5/4).
Adapun Sekretaris Apdesi kubu Arifin, Ipung Surya Purna Nugraha, menyatakan pencatutan nama Apdesi oleh Surta Wijaya telah membuat legalitas organisasinya dipertanyakan. Meski memegang SK Kemenkumham, Ipung menyatakan kubu Surta kerap mendengungkan bahwa Apdesi di bawahnya yang sah lantaran dilantik Mendagri Tito Karnavian serta menggelar acara yang dihadiri Presiden Jokowi.
“Di daerah itu enggak melihat legalitas, melihatnya kamu dilantik siapa. Ini yang didengungkan mereka [kubu Surta]. Karena enggak memegang legalitas, tapi supaya legitimate diakui, ya itu cara mereka, ini kan pembodohan,” ucap Ipung.
Terpecahnya Apdesi bermula dari Munas 2014. Menurut Arifin, saat itu Ketum Apdesi, Sindawa Tarang, mendapatkan mosi tidak percaya dari pengurus. Sindawa dianggap menyeret Apdesi ke ranah politik karena mendukung salah satu capres pada Pilpres 2014.
Apdesi kemudian pecah menjadi 3 kubu yakni Sindawa Tarang, Suhardi Buyung, dan Wargiyati. Wargiyati kemudian memutuskan membuat asosiasi lain yakni Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi). Arifin sempat menawarkan munas bersama bagi kedua kubu agar bisa bersatu lagi pada 2015. Tetapi tawaran ditolak.
Arifin menggelar Munas pada 2016 yang memutuskan Suhardi menjadi ketua umum. Di tahun tersebut, Apdesi kubu Suhardi mendapat pengesahan dari Kemenkumham dan telah sah menjadi badan hukum. Pada Munas 2021, Arifin terpilih menjadi Ketua Apdesi 2021-2026. Ia memperbaharui SK Kemenkumham yang terbit 20 September 2021.
Sementara kubu Surta Wijaya juga mengklaim sebagai Apdesi yang sah lantaran tercatat di Kemendagri sejak 2006 dan sudah diperpanjang 3 kali. Surta terpilih saat Munas pada September 2021 menggantikan Sindawa Tarang. Terkait atau tidak, Apdesi kubu Surta mendapat SKT Kemendagri pada 28 Maret, hanya sehari sebelum Silatnas.
Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, menyatakan Apdesi Surta Wijaya maupun Arifin sama-sama diakui pemerintah. Menurut dia, kedua organisasi itu berbeda. Apdesi versi Surta hanya menggunakan satu huruf "s" dalam kata "Asosiasi". Sedangkan Arifin menggunakan dua huruf "s" yakni "Assosiasi". Selain itu, pengurus dan kantor keduanya berbeda.
"Organisasinya berbeda. Prinsip kami melayani, karena berorganisasi adalah hak warga negara," kata Bahtiar.
Cerita lobi-lobi mendukung Jokowi 3 periode tak hanya terjadi di Apdesi versi Surta Wijaya. Sumber kumparan menyebut, Apdesi kubu Arifin juga didekati agar mendukung narasi 3 periode. Lobi dilakukan ke pengurus tingkat pusat maupun daerah dalam berbagai pertemuan informal.
“Bahasanya program desa bagus gak? Lanjutkanlah, supaya lebih mantap dana desa,” ucap sumber itu.
Sumber kumparan mengatakan, yang mendekati adalah ‘orang-orang’ Kemendes PDTT. Menteri Desa dan PDTT dijabat Abdul Halim Iskandar yang merupakan kader PKB. Pada akhir Februari, Ketum PKB Muhaimin Iskandar melontarkan usulan penundaan pemilu dengan pertimbangan ekonomi.
Abdul Halim Iskandar didampingi Ketum DPP Projo Budi Arie Setiadi sebagai Wakil Menteri. Projo disebut-sebut mendukung 3 periode yang akan disampaikan saat Rakernas pada Mei mendatang. Namun Bendahara Umum DPP Projo, Panel Barus, menegaskan pihaknya belum menentukan sikap lantaran masih menjaring aspirasi di daerah.
Panel mengatakan Budi Arie memang kerap bertemu sejumlah pengurus asosiasi desa, termasuk dari kubu Arifin. Tetapi ia membantah Projo mendekati Apdesi kubu Arifin untuk mendukung 3 periode.
“Diskusinya masalah prioritas program di desa. Enggak ada [instruksi 3 periode],” kata Panel pada kumparan, Rabu (6/4).
Ramainya perbincangan 3 periode membuat Jokowi bersikap. Dalam sidang kabinet paripurna pada 5 April, Jokowi meminta tidak ada lagi menteri yang bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi, mengenai urusan penundaan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.
Luhut yang selalu disebut-sebut mendorong isu penundaan pemilu maupun 3 periode, menurut juru bicaranya, manut instruksi Jokowi. “Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden,” ujar jubir Menko Marves, Jodi Mahardi.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan seruan 3 periode di Silatnas Apdesi merupakan kebebasan berpendapat. Tito menilai amandemen UUD 1945 bukan kitab suci. Sehingga dapat kapanpun diubah untuk memperpanjang masa jabatan presiden apabila berdasarkan keinginan rakyat.
"UUD pernah diubah enggak? Kalau ada perubahan UUD apakah itu ada larangan? Bukan yang tabu kan? Yang tabu pembukaannya. [Ubah] kitab suci [yang] tabu," ucap Tito Karnavian.
Terlepas dari gerilya lingkaran dekatnya mendekati kepala desa, Presiden Jokowi menegaskan Pemilu 2024 bakal digelar sesuai jadwal. Jokowi meminta para menterinya menyampaikan pada masyarakat bahwa jadwal pemilu tak berubah. Menurut
Jokowi, ini penting agar tak ada lagi spekulasi soal perpanjangan masa jabatan presiden.
“Saya kira sudah jelas, semua sudah tahu bahwa pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden, juga berkaitan dengan 3 periode,” tutup dia,” kata Jokowi usai rapat persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak, Minggu malam (10/4).
Maka, ini saatnya semua pihak menghentikan gerilya Jokowi 3 Periode di akar rumput maupun elite politik. Konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden paling lama 2 periode demi menghindari tirani kekuasaan, tidak selayaknya diutak-atik dengan alasan apa pun.
