Struktur KPK Berubah: Pimpinan Kini Punya Staf Khusus

Pimpinan KPK saat acara serah terima jabatan dan pisah sambut Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) KPK sudah terbit. Peraturan itu membuat adanya perubahan dalam struktur KPK.

Ketentuan ini diteken Ketua KPK, Komjen Firli Bahuri, pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020. Aturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam aturan yang baru ini, ada sejumlah penambahan pos baru dan pengurangan yang dilakukan.

Salah satunya tertuang pada Pasal 3 Perkom 7 Tahun 2020 di mana ditambahkan satu unsur baru yakni Dewan Pengawas (Dewas). Lahirnya Dewas sebelumnya diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Sementara pada Pasal 6 sejumlah pos baru bertambah di KPK. Salah satunya adanya posisi staf khusus.

Ilustrasi KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Berikut bunyi Pasal 6 itu:

Pimpinan membawahkan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:

b. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri atas:

c. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri atas:

d. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri atas:

e. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terdiri atas beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi paling banyak 5 (lima) Direktorat sesuai strategi dan kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

f. Deputi Bidang Informasi dan Data, yang terdiri atas:

g. Staf Khusus;

h. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;

i. Inspektorat;

j. Juru Bicara; dan

k. Sekretariat Pimpinan.

Ilustrasi gedung KPK Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Sementara, apabila melihat struktur sebelumnya, pimpinan KPK hanya membawahi sejumlah pos saja. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 ayat (4) dan (5). Berikut bunyinya:

(4) Pimpinan KPK membawahkan:

a. Sekretariat Jenderal;

b. Deputi Bidang Pencegahan;

c. Deputi Bidang Penindakan;

d. Deputi Bidang Informasi dan Data;

e. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan

Masyarakat;

f. Tim Penasihat; dan

g. Sekretariat Pimpinan.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan dibantu oleh Kelompok Kerja Strategis Pimpinan dan Tim Juru Bicara yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Selain itu, secara keseluruhan setidaknya ada 19 pos baru, termasuk dengan koordinator wilayah yang menjadi kepanjangan tangan KPK di daerah. Berikut rinciannya: