Sudirman Said: Komite Reformasi Polri Harus Dijalankan Terbuka, Libatkan Publik
·waktu baca 2 menit
PerbesarInisiator Forum Warga Negara, Sudirman Said, menilai rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya akan berhasil bila dilakukan secara transparan dan menyentuh akar persoalan. Ia bahkan menyinggung perlunya pergantian pucuk pimpinan Polri.
Sudirman menyebut ada sejumlah prasyarat penting agar reformasi Polri dapat berjalan dan dipercaya publik.
Pertama, Komite Reformasi Polri harus beranggotakan tokoh-tokoh yang memahami persoalan mendasar sekaligus memiliki legitimasi di mata masyarakat.
Kedua, proses reformasi harus dijalankan secara terbuka dengan melibatkan konsultasi publik yang luas. “Tanpa partisipasi masyarakat, agenda reformasi hanya akan dipandang sebagai proyek elitis,” kata Sudirman.
Ketiga, menurut dia, reformasi tidak bisa dilepaskan dari penyegaran kepemimpinan di tubuh Polri. Sudirman bahkan menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebaiknya mengundurkan diri, karena terlalu banyak noda yang melekat selama masa kepemimpinannya.
“Ini Kapolri paling lama setelah reformasi, sudah hampir 5 tahun menjabat dengan banyak sekali catatan,” kata Sudirman.
Selain itu, Rektor Universitas Harkat Negeri ini, menekankan perlunya figur pemimpin yang mampu melakukan perubahan fundamental. Menurut Sudirman, ada dua tipe pemimpin yang bisa mendorong transformasi besar: outsider atau figur dari luar institusi yang bebas dari keterikatan masa lalu, serta extraordinary insider, yaitu orang dalam yang tetap bersih dari praktik buruk dan memiliki jejaring serta dukungan kuat.
“Pengalaman empiris dan studi akademik menunjukkan, transformasi hanya bisa dilakukan oleh pemimpin dengan posisi yang unik dan keberanian luar biasa,” ujarnya.
Sudirman mengingatkan bahwa reformasi Polri akan menjadi pekerjaan berat mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian terus menurun akibat berbagai skandal dan penyalahgunaan wewenang.
“Reformasi Polri akan memerlukan tekad dan tenaga luar biasa karena kondisi kepolisian RI terus mengalami declining trust. Di sisi lain, kita memerlukan institusi POLRI yang kuat dan dipercaya rakyat. Karena itu reformasi sebagai salah bentuk koreksi total bernegara, bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan,” kata Sudirman.