Sudirman Said: Lembaga Kontrol Dilemahkan, KKN Dipraktikkan Secara Telanjang

Sudirman Said hadiri diskusi Rethinking Indonesia: Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, Akankah Kita Terpuruk di Hotel Grand Dhika, Sabtu (2/3/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Ketua Institut Harkat Negeri sekaligus mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, memberikan pemaparannya dalam acara Refleksi Seperempat Abad Reformasi Indonesia. Dalam pemaparannya itu, Sudirman menyebut, reformasi Indonesia perlu dievaluasi, terutama yang terkait dengan kualitas pemimpin yang dilahirkan saat ini.

Sudirman menilai, kondisi kepemimpinan Indonesia saat ini sudah sangat mencemaskan dan jauh dari agenda reformasi 1998 yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bahkan, kata dia, selama dua periode jabatannya, Presiden Jokowi telah merusak demokrasi dan melemahkan lembaga-lembaga kontrol.

"Dalam sepuluh tahun terakhir Presiden Jokowi telah merusak demokrasi dan melemahkan lembaga-lembaga kontrol sehingga menyuburkan praktik korupsi. Bahkan kolusi dan nepotisme telah dipraktikkan secara telanjang," ujar Sudirman dalam acara tersebut, Kamis (14/3).

Ia lalu menyoroti perilaku KKN yang makin marak, bahkan sampai di tingkat daerah. Hal itu terlihat dari banyaknya "rombongan keluarga" yang ramai-ramai masuk ke politik secara berjemaah, bahkan sampai duduk di kursi dewan.

“Kita cemas karena praktik nepotisme kini dianggap lumrah. Tapi positifnya kita punya banyak kader muda. Bahayanya adalah mereka masuk bukan karena memiliki kriteria tertentu tapi hanya karena anaknya siapa, dan suami atau istrinya siapa," tuturnya.

Dosen Psikologi UGM Prof. Drs. Koentjoro, MBSc., Ph.D (dok UGM) Foto: Dok. UGM

Sementara itu, di acara yang sama, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof. Koentjoro, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menilai segala kritik yang disampaikan civitas academia tak dianggap dan hanya dinilai sebagai hak demokrasi semata.

“Kami merasa kecewa karena apa yang disampaikan oleh guru besar yang berupa kritik kepada penguasa hanya dipandang sebagai hak demokrasi, tapi tidak dipandang dan dipahami intinya. Padahal kita mengingatkan dan ternyata diacuhkan," kata Koentjoro.

Saat ini, kata Koentjoro, pihak penguasa terlihat tengah memanfaatkan kekuasaan untuk melanggengkan jabatannya sambil memanfaatkan ketidaktahuan rakyat. Sehingga, menurutnya, pembodohan masyarakat terus-menerus dilakukan.

“Yang terjadi adalah semakin hari pembodohan masyarakat terus dilakukan dan mengkapitalisasinya lewat kekuasaan untuk sebuah kemenangan dan ini terlihat jelas lewat 58 persen kemenangan," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Forum 2045, Dr. Untoro Hariadi, menegaskan jika forumnya bersama Institut Harkat Negeri akan berusaha mengambil peran dalam kajian ilmiah kepemimpinan Indonesia. Hal ini akan dimulai pada Sabtu, 16 Maret 2024 mendatang.

“Kami mengambil inisiatif untuk merintis jalan konsepsi kepemimpinan Indonesia dan akan diawali Sabtu ini di University Club Universitas Gadjah Mada dengan menghadirkan para guru besar yang tergabung ke dalam Forum 2045," ucap Untoro.