Sudirman Said: Praktik Nepotisme yang Akut Bisa Jadi Penyulut Krisis Politik

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said. Foto: Dok. Istimewa

Sumber dari seluruh kerumitan yang dihadapi bangsa ini saat ini adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang semakin terang-terangan dilakukan oleh para elite kekuasaan. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said.

“Praktik nepotisme telanjang meresahkan anak-anak muda yang tengah berjuang menjalani kehidupannya dengan susah payah. Sementara melihat sanak family petinggi negara dengan mudahnya melenggang menabrak segala aturan, untuk mencapai puncak-puncak posisi publik," kata Sudirman dalam keterangannya, Kamis (22/8).

Menurutnya, fenomena ini terlihat jelas di seluruh sektor, mencakup berbagai lapisan, dan terjadi di semua cabang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Sudirman menambahkan, praktik kolusi antarpihak yang saling menutupi kesalahan telah melumpuhkan mekanisme kontrol dan keseimbangan di pemerintahan.

Bahkan, lembaga seperti BPK dan KPK yang seharusnya menjaga integritas justru terseret dalam krisis yang sama.

"Kolusi telah merusak sistem pengawasan antarlembaga, sementara nepotisme semakin marak, bahkan dipertontonkan secara terang-terangan oleh pimpinan tertinggi negara," kata Sudirman.

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said. Foto: Dok. Istimewa

Lebih lanjut, Sudirman mengkritik kebijakan pimpinan negara yang dinilai memaksakan kehendak pribadi dengan menempatkan anggota keluarga di posisi publik tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan prosedur yang layak.

Menurutnya, kondisi ini memicu krisis multi-dimensi, mulai dari krisis tata negara hingga krisis demokrasi. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa penanganan bijaksana, Sudirman memperingatkan bahwa krisis politik yang lebih besar bisa terjadi, terlebih jika digabungkan dengan krisis ekonomi yang juga sedang mengancam.

“Desain tata negara kita telah menempatkan semua lembaga negara setara. Tidak ada lembaga yang lebih tinggi, sehingga lembaga tinggi negara ini seharusnya bisa menjadi penengah dalam krisis. Seharusnya, Presiden sebagai Kepala Negara dapat bertindak sebagai penengah yang adil dba bebas dari kepentingan subjektif,” lanjut Sudirman.

Ia menegaskan bahwa solusi dari krisis ini hanya bisa terjadi jika Presiden bersedia menjadi penengah yang netral dan kredibel. Ia juga menyerukan agar orang-orang terdekat Presiden mengingatkan secara serius bahaya KKN yang semakin mendorong bangsa risiko besar.

“Ada kewajiban moral orang-orang dekat Presiden untuk mengingatkan bahaya KKN bagi keselamatan negara. Jika kita ingin menyelamatkan negara ini, kita harus segera keluar dari wabah KKN jilid II," pungkas Sudirman.