Sugiono Sebut Ada Ditjen Baru: Dirjen Hubungan Ekonomi & Kerja Sama Pembangunan

2 Desember 2024 11:42 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana rapat komisi I DPR RI bersama Kementerian Luar Negeri di gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (2/12/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Suasana rapat komisi I DPR RI bersama Kementerian Luar Negeri di gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (2/12/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan
ADVERTISEMENT
Untuk memperkuat hubungan ekonomi internasional, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal baru. Yakni Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan.
ADVERTISEMENT
Hal ini dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam rapat bersama komisi I DPR RI di gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (2/12).
“Kemudian Kemlu juga melakukan penguatan kelembagaan dalam hal ini kami membentuk suatu direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan yang nantinya juga akan meng-address hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga,” jelasnya.
Sugiono menjelaskan, tujuan pembangunan direktorat jenderal ini untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan ekonomi luar negeri Indonesia.
“Direktorat ini kami bangun dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan ekonomi luar negeri karena ada beberapa evaluasi dari mekanisme dan proses yang terjadi selama ini yang ujungnya melibatkan Kementerian Luar Negeri,” tuturnya.
Pertemuan bilateral antara Menlu RI Sugiono dan Menlu Uruguay di Brasil pada Minggu (17/11/2024). Foto: Kemlu RI
Menurut Sugiono, Kemlu perlu mengerti permasalahan ekonomi luar negeri sejak di hulu.
ADVERTISEMENT
“Oleh karena itu kami nilai bahwa Kementerian Luar Negeri juga sebaiknya memahami semua proses ini dari awal, dari depan, sehingga jika fasilitas yang perlu kami lakukan jika ada perlu bantuan-bantuan yang perlu diberikan oleh Kementerian Luar Negeri kita semua sudah aware sejak awal,” jelasnya.
Kata dia, diplomasi ekonomi Pancasila Indonesia menjadi prioritas Kemlu.
“Kemudian kita juga melakukan pendekatan prioritas diplomasi ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila di mana kita mendorong kemitraan dan tatanan ekonomi global yang berkeadilan, menciptakan suatu perdagangan yang bebas dan adil,” ujarnya.
Kemlu juga memprioritaskan perluasan kemitraan ekonomi Indonesia di kawasan-kawasan non-tradisional.
“Kemudian memperluas kemitraan ekonomi di kawasan-kawasan non tradisional, membuka pasar-pasar baru bagi komoditas-komoditas Indonesia,” ujarnya.
ADVERTISEMENT