Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketum PPP, Bagaimana Nasibnya di Kabinet?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat Konferensi Pers Akhir Tahun Kementerian PPN/Bappenas di Ubud, Gianyar, Bali, Senin (28/12). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO

Jabatan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP kini digantikan oleh Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum. Dengan peralihan kepemimpinan di internal partai, bagaimana dengan posisi Suharso sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kabinet Indonesia Maju?

Waketum PPP Arsul Sani mengatakan posisi Suharso di kabinet merupakan wewenang Jokowi sebagai presiden. Sehingga, pihaknya tidak mau berbicara banyak terkait itu.

"Kami pokoknya kalau urusan kabinet siapa, sih? Ada Harso, Pak Mar, Zainud Tauhid. Itu adalah wewenang presiden. Kita enggak ikut-ikutan, tidak membahas, karena kami sadar betul misalnya mau usulkan ganti, kalau presidennya enggak mau juga enggak akan terjadi. Kita usulkan jangan diganti kalau presidennya kepingin ganti juga akan terganti. Sudah, gitu aja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9).

Arsul juga mengungkap kemungkinan Suharso akan menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Sebelumnya, posisi itu diisi Mardiono.

"Tentu Pak Mardiono, ya, itu nanti tidak lagi menjadi Ketua Majelis Pertimbangan. Tapi siapa yang nanti akan kita sepakati untuk menjadi Ketua [Majelis] Pertimbangan belum tahu. Barangkali Pak Harso, bisa jadi, tapi itu, kan, nanti, kan, semua harus musyawarah dulu," ujarnya.

Lebih lanjut, Arsul mengatakan Mukernas PPP sudah sesuai dengan AD/ART partai. Bahkan, kata dia, Suharso mengetahui agenda itu dan diundang dalam Mukernas.

Waketum PPP Arsul Sani dalam konferensi pers terkait penggantian Ketum PPP Suharso Monoarfa di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/9/2022). Foto: Annisa Thahira/kumparan

"Ada komunikasi. Itu bahkan sempat ada telepon-teleponan antara Pak Suharso dengan Pak Mardiono. Kalau sudah sesuai dengan AD/ART atau tidak tentu jawabannya sudah. Karena Mukernas itu tadi saya katakan sebagai forum permusyawaratan partai tertinggi kedua setelah Muktamar," jelasnya.

Kehadiran Mardiono sebagai Plt Ketum memunculkan pertanyaan apakah dia akan bertugas sampai 2025 dan kemungkinan Muktamar Luar Biasa. Terkait hal itu, Arsul mengatakan semua tergantung keputusan pemangku kepentingan di PPP.

"Siapa? DPW dan DPC. Kalau nanti mayoritas DPW dan DPC misalnya setelah pemilu segera menghendaki ada Muktamar Luar Biasa, ya, tentu memang harus Muktamar lagi. Bukan Muktamar lagi, Muktamar yang dipercepat," pungkasnya.