Sukatani dan 'Bayar Bayar Bayar' Berujung Minta Maaf Dinilai Ada Intimidasi

Band punk asal Purbalingga, Sukatani. Foto: isntagram/@sukatani.band

Media massa dan sosial ramai merespons video permintaan maaf band Sukatani kepada Kapolri dan Institusi Polri. Permintaan maaf itu buntut dari lagu mereka yang berjudul 'Bayar Bayar Bayar'.

Lagu 'Bayar Bayar Bayar' itu menyita perhatian publik. Hingga kini keberadaan band Sukatani yang digawangi oleh Muhmmad Syifa (gitaris) dan Novi (vokalis). Mereka keduanya merupakan suami istri asal Purbalingga.

Bahkan personel band Sukatani terpaksa membuka identitas anonimitas yang selama ini menjadi ciri khas demi keamanan atas karyanya yang kritis dan meminta pengguana media sosial untuk menghapus video dan lagu yang viral, yang berjudul 'Bayar Bayar Bayar'.

Hal itu disoroti oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Ketua PBHI Julius Ibrani menduga ada intimidasi terhadap band Sukatani.

"PBHI menilai intimidasi terhadap karya seni band Sukatani tersebut adalah pelanggaran HAM yang sistematis dan terstruktur," ujar Julius dalam keterangan rilisnya kepada wartawan, Jumat (21/2).

Hak kebebasan berekspresi utamanya seni, kata Julius, merupakan bagian dari kebudayaan yang menjadi tonggak kemajuan peradaban bangsa.

"Oleh karenanya, intimidasi dan tindakan represif band Sukatani jelas melanggar jaminan hak kebebasan ekspresi seni sebagaimana Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 23 ayat (2) UU HAM hingga DUHAM dan Pasal 19 International Civil and Political Rights," ujar dia.

PBHI, kata Julius, mengingatkan pembatasan dan pembredelan terhadap kebebasan berekspresi dalam bentuk karya seni adalah ciri khas dari rezim otoriter Orde Baru.

"Karenanya seniman dan karya seni yang mengkritik pemerintah pasti dibredel dan dikriminalisasi, penerbitan dan publikasinya dilarang hingga dimusnahkan. Sebut saja nama Iwan Fals. Represi terhadap Band Sukatani adalah repetisi rezim otoriter Orde Baru, pendekatan berbasis intelijen yang senyap tersembunyi adalah kekhasan Pangkopkamtib Orde Baru," kata dia.

PBHI mendesak kepada lembaga-lembaga negara, khususnya Kementerian Kebudayaan bersikap dan bertindak tegas untuk menjamin hak kebebasan berekspresi serta karya seni dari band Sukatani.

Juga meminta kepada Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) untuk bersikap aktif baik memantau dan menyelidiki terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM yang sistemik dan terstruktur, dan bekerja sama dengan Kompolnas atas pelanggaran etik dan profesionalitas hingga adanya tindak pidana dalam pengekakangan kemerdekaan band Sukatani di perjalanan pulang.

Sebelumnya, soal isu tersebut, Polri membantah. Polri tidak antikritik.

"Komitmen dan konsistensi, Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern yaitu Polri tidak antikritik," kata Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo pada Kamis (20/2).

Menurut Trunoyudo, Kapolri Listyo adalah sosok yang juga tak antikritik.

"Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap menegaskan hal tersebut kepada seluruh jajaran," tutur dia.