Sukidi Ingatkan Pentingnya Pendidikan Karakter dan Meritokrasi

Sukidi, pemikir kebinekaan Foto: Dok. Istimewa

Pemikir kebinekaan, Sukidi, mengingatkan pentingnya pendidikan karakter dan meritokrasi, pada alam demokrasi Indonesia belakangan ini.

Hal itu ia sampaikan saat berbicara dalam Panel Kedua Kongres Pancasila XII, bertajuk “Refleksi Moral Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” yang dihelat Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (26/9).

"Republik Indonesia hari ini memerlukan pendidikan karakter, sebab negeri ini telah bergerak jauh tanpa panduan budi pekerti luhur. Pendidikan karakter dinilai penting karena menjadi penentu kualitas manusia Indonesia yang berwatak mulia, berkepribadian luhur, dan cinta pada kebenaran. Inilah yang menjadi bekal untuk memajukan republik di masa depan," terang Sukidi.

Pendidikan karakter sebetulnya sudah ditekankan oleh para pendiri bangsa, Soekarno dan Hatta. Mereka telah mengisyaratkan pentingnya pendidikan karakter melalui ungkapan "Natiotn and Character Building".

"Fondasi yang ditanamkan dua pendiri bangsa itu penting menjadi pedoman bersama guna menghalau karakter buruk dan licik yang dipertontonkan secara brutal oleh para penyelenggara negara yang berpotensi menghancurkan republik karena hilangnya keutamaan publik (public virtue)," ungkap Sukidi.

Alumnus Harvard University menilai, tanpa pendidikan karakter manusia jadi terbatas dalam mengembangkan kapabilitasnya. Sehingga, mereka terjebak dalam kemiskinan.

Kemiskinan, baginya bukan hanya terjadi karena pendapatan yang rendah. Tapi karena kurangnya kebebasan manusia (lack of human freedom), seperti yang diungkap peraih Nobel Eknomi 1998, Amartya Sen.

Denegan kebebasan, seseorang diyakini mampu mengembangkan kapabilitas diri dengan maksimal, sehingga mampu berjuang keluar dari kemiskinan dan memperoleh kemajuan.

Pendidikan karakter, tegas Sukidi, mampu menuntun Indonesia untuk dikelola dengan spirit meritokrasi, yang memberikan ruang kepada setiap individu dengan kemampuan dan kecakapan intelektual untuk memperoleh kesuksesan.

“Kisah negara maju adalah kisah meritokrasi. Mustahil sebuah bangsa maju jika ditempuh dengan nepotisme,” ujarnya.

Menurut Sukidi, terjadi sistem kakistokrasi--suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh mereka yang buruk, tidak memenuhi syarat dan tak bermoral di Indonesia.

"Yang ditampilkan para penyelenggara negara yang tidak kompeten dan buruk secara moral. Bagi Sukidi, spirit meritokrasi penting untuk ditegakkan sebagai prinsip dasar karena mampu memberikan jaminan kesetaraan bagi semua warga negara berdasarkan kemampuan," katanya.

Satu prinsip lain yang diyakini mampu menegakkan kembali Indonesia, bagi Sukidi, ialah prinsip melihat setiap individu sebagai setara (equal human being). Dengan prinsip ini, seseorang tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan status sosialnya, melainkan ditentukan oleh kualitas karakternya.

“Kita dilahirkan secara setara, menjadi warga negara yang sama dan setara, dan berhak diperlakukan secara adil dan setara,” tutup Sukidi.