Sultan HB X Nilai PPKM di DIY Efektif: Kasus Positif dan Meninggal Turun

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X atau Sultan HB X menanggapi soal penerapan PPKM periode 11 sampai 25 Januari. Presiden Jokowi menyebut, penerapan di lapangan tak efektif karena mobilitas masyarakat masih tinggi.

Terkait hal ini, Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) periode 26 Januari-8 Februari di DIY telah dimodifikasi. Sultan juga menilai PPKM di DIY 11-25 Januari sudah cukup efektif.

"Kita belum punya pertimbangan yang lain. Biar pun kemarin ada modifikasi (PSTKM periode kedua). Nanti kita lihat dulu hasilnya. Yang jelas untuk yang positif sama yang meninggal presentasenya ada penurunan," kata Sultan HB X di Kepatihan Pemda DIY, Senin (1/2).

Ngarso Dalem itu menjelaskan, hasil pengetatan kegiatan masyarakat antara daerah satu dengan daerah lainnya mungkin berbeda-beda. Namun, intinya yang diperlukan untuk memutus penularan corona adalah memotongnya di level bawah.

Hal inilah yang dimaksud Sri Sultan X soal modifikasi PSTKM. Peran masyarakat di RT/RW diperketat untuk mencegah penularan yang semakin masif.

"Harus memotong di level bawah atau di RT/RW. Rata-rata penularan itu sudah keluarga, bapak, ibu, anak sama tetangga itu. Kalau tidak dipotong (penyebarannya) dalam arti kalau tidak perlu ya tidak usah nonggo (nongkrong di tetangga). Saya tekankan kabupaten kota inisiatif di desa itu," jelas Sultan HB X.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, periode pertama PSTKM sudah ada penurunan kasus. Sementara laporan dari Satpol PP, kedisiplinan masyarakat juga meningkat.

"Terkait dengan laporan dari gakkum ada tingkat kedisiplinan masyarakat yang lebih baik," kata Aji.

Sejumlah warga mengantre untuk melakukan Rapid Diagnostic Test (RDT) Corona masal di GOR Pangukan, Sleman, D.I Yogyakarta, Selasa (12/5). Foto: ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

Meski begitu, kasus corona masih terus terjadi. Aji menilai ini akibat masyarakat dan masih sering berkerumun. Di satu sisi, penularan corona yang sudah sampai antar keluarga juga semakin mempersulit.

"Abai ada beberapa macam karena kerumunan. Karena aktivitas ekonomi, keluarga, atau wisata. Kemudian yang mendorong adalah penularan sampai kelompok kecil tetangga dan keluarga. Tentu jauh lebih sulit itu, karena sudah jadi kebiasaan masyarakat dia keluar rumah pakai masker tapi di rumah tidak," katanya.

Maka dari itu Ai meminta agar kabupaten/kota bisa mengecek apakah posko di tingkat RW dan dusun ini berjalan. Terlebih sudah ada payung hukum pembentukan posko di desa melalui PSTKM tersebut.

Sebelumnya, Jokowi menilai penerapan PPKM periode 11 Januari hingga 25 Januari tidak berjalan efektif. Sebab penularan COVID-19 masih tinggi terutama di Jawa dan Bali.

"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tak efektif," kata Jokowi.