Supratman: Kalau 'Merit System' Jalan, Gak Perlu Dekati Menteri

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut dirinya hanya fokus pada dua hal sejak dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM kabinet Indonesia Maju dan Menkum kabinet Merah Putih. Dua hal itu adalah rekrutmen PNS sesuai aturan dan sistem meritokrasi berjalan.

Hal ini ia sampaikan kepada jajaran Komisi XIII DPR RI di gedung DPR, Jakarta pada Senin (4/11). Ia menutur bahwa dirinya fokus pada rekrutmen PNS yang sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan.

“Saya hanya fokus di dua hal pertama. Satu, memastikan sekali lagi bahwa rekrutmen pegawai negeri sipil itu harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan,” tuturnya.

Lalu, hal kedua yang menurutnya menjadi fokus utama adalah bagaimana caranya sistem meritokrasi atau merit system berjalan. Menurutnya, bila hal tersebut berjalan, maka tak ada lagi rekrutmen PNS yang perlu mendekati menteri.

“Yang kedua, nanti kalau merit system-nya jalan dengan tim yang kami bangun yang solid, orang siapa pun tidak perlu dekati menteri, tidak perlu dekati wamen, tidak perlu dekati sekjen,” tuturnya.

Rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024). Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Menurut Andi, bila merit system berjalan, setiap orang dapat memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki sebuah jabatan tertentu.

“Karena semua bisa mengakses baik menyangkut soal prestasinya maupun menyangkut soal mungkin ada hal-hal yang pernah melanggar karena ada temuan dari Irjen dan lain-lain sebagainya,” ujar dia.

Andi pun menyebut berjalannya merit system tengah diupayakan olehnya beserta jajaran di Kemenkum. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk menunjukkan pelayanan terbaik kementeriannya.

“Nah, ini upaya kami dalam melakukan itu. sekali lagi, kami lakukan sebagai upaya untuk bagaimana kemudian kementerian hukum dan ham itu bisa memberi layanan terbaik,” ujarnya.