Survei 100 Hari: Mayoritas Warga AS Tak Setuju dengan Kebijakan Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: Saul Loeb/AFP

Sejumlah jajak pendapat nasional menunjukkan kepercayaan warga Amerika Serikat terhadap Presiden Donald Trump terus menurun, bahkan di antara pendukung Partai Republik sendiri.

Survei dirilis pekan ini dalam rangka 100 hari masa jabatan kedua Trump di Gedung Putih. Ia resmi menjadi presiden sejak pelantikan 20 Januari lalu.

Sebuah survei yang dilakukan Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research menunjukkan hanya 24% warga AS yang percaya Trump berfokus pada prioritas yang tepat sebagai presiden.

Sebaliknya, mayoritas responden menggambarkan masa jabatan keduanya sejauh ini sebagai “menakutkan”.

Penilaian serupa muncul dalam jajak pendapat New York Times/Siena College. Mengutip Guardian, lebih dari separuh pemilih menyatakan Trump telah melampaui batas kewenangannya, sementara 59% menggambarkan periode ini sebagai masa yang penuh kecemasan.

Hanya 42% pemilih yang menyetujui kinerjanya secara keseluruhan, dan tingkat persetujuan di kalangan pemilih independen bahkan lebih rendah, yakni 29%.

Survei ini juga menunjukkan pergeseran sikap di kalangan Partai Republik. Meski mayoritas tipis, 54%, dari pemilih Republik masih percaya Trump berfokus pada isu yang benar, sisanya mengkritik arah prioritas yang diambil.

Di kalangan pemilih independen, hanya 9% yang menilai Trump fokus pada isu yang tepat.

Para demonstran mengangkat spanduk selama protes "Hands Off!" terhadap Presiden Donald Trump di Monumen Washington di Washington, Sabtu, 5 April 2025. Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

Dalam bidang ekonomi, biasanya menjadi kekuatan bagi presiden dari Partai Republik, Trump mencatatkan skor buruk.

Survei Times menunjukkan hanya 43% pemilih menyetujui kebijakan ekonominya, menurun tajam dibandingkan 64% pada masa jabatan pertama.

Selain itu, setengah dari responden tidak setuju dengan kebijakan perdagangannya, dan 61% menilai presiden seharusnya tidak memiliki wewenang mengenakan tarif tanpa persetujuan Kongres.

Kebijakan imigrasi Trump juga mendapat kritik luas. Jajak pendapat Washington Post-ABC-Ipsos menemukan 53% warga AS tidak setuju dengan cara Trump menangani isu imigrasi, naik dibandingkan Februari lalu.

Foto udara menunjukkan aksi protes di gedung DPR Negara Bagian Utah dalam demonstrasi yang merupakan bagian dari acara "Hands off" yang lebih besar menentang Presiden AS Donald Trump, di Salt Lake City, Utah, AS, 5 April 2025. Foto: REUTERS/Jim Urquhart

Para pengunjuk rasa pro-Palestina yang membawa gambar Presiden Donald Trump berkumpul dalam sebuah demonstrasi sebelum berbaris menuju kantor pusat Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), Sabtu, 5 April 2025, di Washington. Foto: AP/Manuel Balce Ceneta

Penolakan ini meluas di seluruh spektrum politik, termasuk 56% dari pemilih independen dan 11% dari pendukung Partai Republik.

Isu deportasi terhadap imigran legal yang terlibat dalam protes pro-Palestina juga memperburuk citranya.

Sebanyak 63% responden, termasuk 40% dari Partai Republik, menilai presiden tidak seharusnya memiliki kewenangan untuk mendeportasi warga berstatus legal hanya karena perbedaan pendapat.

Generasi muda Amerika, terutama Generasi Z, menunjukkan ketidakpuasan paling besar.

Survei NBC Stay Tuned mencatat 69% responden Gen Z tidak setuju dengan kebijakan Trump terkait ekonomi dan biaya hidup. Mereka mengeluhkan sulitnya membeli rumah, kenaikan harga sewa, dan kekhawatiran terhadap inflasi.

Di tengah kritik yang terus berkembang, survei Fox News—yang biasanya condong ke kubu konservatif—bahkan mencatat hanya 38% warga AS yang menyetujui kinerja Trump dalam ekonomi, dengan 58% menolak cara dia menangani inflasi.