Survei: 67 Persen Masyarakat Tak Puas Kebijakan PPKM Darurat Tangani Corona

Seorang Polisi berdiri di depan baliho pengumuman pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jalan Raya Bogor, Jakarta. Foto: M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTO

Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan mayoritas responden tak puas dengan penerapan kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah dalam menangani pandemi corona.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan 67 persen responden merasa tak puas dengan PPKM Darurat karena berdampak buruk terhadap aspek sosial.

"Dalam catatan IPO yang tidak puas sampai 67 persen. Hal ini dikatakan oleh publik bahwa sebagian besar berdampak karena bidang sosial yang sangat buruk," kata Dedi dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (14/8).

Hasil survei IPO terhadap penilaiain publik atas pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat. Foto: Dok. IPO

Dedi mengatakan karena adanya PPKM, 57 responden menilai berdampak buruk terhadap sosial, 68 persen menilai berdampak buruk terhadap ekonomi, 42 persen berdampak buruk terhadap kepatutan, dan 52 persen responden menilai berdampak buruk terhadap kesehatan.

Dampak kebijakan PPKM Darurat. Foto: Dok. IPO

Terkait kinerja Presiden Jokowi dalam penanganan corona, kata Dedi, 41 persen merasa tak puas. Sementara itu, 52 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi menangani corona.

"Persepsi ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden dalam penanganan pandemi cukup tinggi, jika dibandingkan dengan Survei IPO periode April 2021 Presiden masih mendapat angka kepuasan sebesar 56 persen, dan angka ketidakpuasan hanya 37 persen," kata dia.

Persepsi publik atas kinerja presiden dalam penanganan pandemi COVID-19. Foto: Dok. IPO

Selain itu, Dedi mengatakan mayoritas responden juga tak puas dengan kinerja Wapres Ma'ruf Amin selama ini. Lalu, ia menjelaskan 63 persen responden juga tak puas dengan kinerja Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

"Sementara untuk wapres cukup mengkhawatirkan juga. Wapres juga konsisten dalam anggapan publik karena kita sudah separuh periode, tetapi angka kepuasan terhadap wapres masih 32 persen. Ini konsisten sejak awal periode 2019-2024," kata dia.

"Begitu juga dengan KPC-PEN ini juga dianggap belum sesuai dengan harapan publik. Hanya ada 37 persen yang menyatakan puas dengan KPC-PEN. Kemudian sisanya 63 persen menyatakan tidak puas dengan kinerja KPC-PEN," tandas Dedi.

Survei dilakukan pada 2-10 Agustus dengan melibatkan 1.200 responden. Margin eror 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 97 persen.