Survei: Anies Lebih Baik dari Ahok soal Monas, Banjir, dan Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat membuka acara Konser Akbar Monas 2019, Jakarta, Minggu (8/9). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Lembaga kajian publik Populi Center merilis hasil survei penilaian masyarakat atas kinerja Gubernur DKI Anies Baswedan dalam dua tahun. Survei dibuat untuk membandingkan kinerjanya dengan eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Sampel diambil dari 600 responden yang dibagi menjadi 300 responden eksperimen dan 300 responden kontrol. Kuesioner pertama (eksperimen) bertuliskan nama gubernur dan program kerja, yakni Ahok dan Anies.

Sedangkan, kuesioner kedua (kontrol) hanya berisikan program kerja tanpa mencantumkan kedua nama gubernur, namun diselipkan dengan catatan atau pertanyaan tertentu.

"Jadi kuesioner yang pertama dengan sampling sejumlah 300 responden kita gunakan itu sebagai kuesioner eksperimen dan di situ kita lekatkan nama gubernur Anies dan juga Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan juga diksi-diksi program yang melekat dengan nama gubernur masing-masing," ujar peneliti Populi Center, Jefri Ardiansyah, di kantor Populi, Slipi, Jakarta Barat, Senin (14/10).

"Dalam metode eksperimental ini, kita mencoba untuk menggali rasionalitas publik Jakarta dan kita menggunakan dua kuesioner yang berbeda," tambahnya.

Anies bertemu dengan Ahok di Balai Kota Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.

Salah satu survei menyoroti kebijakan Anies tentang penataan Monas yang mengungguli Ahok dalam tingkat kepuasan publik.

Hasil kuesioner kontrol menyebutkan 78,7 persen masyarakat menilai kebijakan Anies sudah tepat, sementara kuesioner eksperimen mengungkap sekitar 79,0 persen sepakat dengan keputusan Anies.

Sedangkan untuk Ahok, kebijakan untuk membatasi penggunaan Monas hanya mencapai 15,3 persen dalam kuesioner kontrol, begitu pula dengan kuesioner eksperimen masyarakat yang sebesar 13,3 persen.

"Sekitar [hampir] 79 persen itu menyatakan bahwa kebijakan pengolahan Monas di era Anies jauh lebih tepat dibandingkan dengan kebijakan pembangunan di era Ahok," kata Jefri.

Diskusi pemaparan survei eksperimental Populi Center dengan tajuk 'Jakarta Untuk Siapa?'. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Alasannya, pada era Ahok, akses penggunaan Monas untuk masyarakat dibatasi. Ini membuat masyarakat lebih puas dengan kebijakan Anies yang lebih luwes soal Monas.

Saat Anies menjabat gubernur, ia memang menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional. Dalam pasal 10 Pergub 186/2017, dijelaskan kawasan Monas dapat digunakan untuk kepentingan negara, pendidikan, sosial, budaya, dan agama.

Aturan ini tentunya berbeda dengan kebijakan Ahok yang tertera dalam pasal 10 huruf b Pergub 160 tahun 2017, yakni Monas hanya dipakai untuk kepentingan negara semata.

"Era Ahok tidak dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, maupun keagamaan, dikarenakan Monas dianggap sebagai zona netral sehingga bebas dari kegiatan tersebut," kata Jefri.

Ketika nama Anies dicantumkan dalam survei dalam hal penanganan banjir, persentase publik rupanya lebih besar, yakni dengan perbandingan Anies 52% dan Ahok 37%.

Akan tetapi, untuk metode kontrol, pertanyaan diubah dengan menanyakan implikasi program banjir Anies berisiko penggusuran dibandingkan Ahok. Hasilnya, angka survei berubah, Ahok 50,7% dan Anies 35,7%.

Populi berkilah perubahan hasil terjadi karena pertanyaan kontrol tidak melekatkan nama gubernur, tapi hanya menguraikan dampak kebijakanya saja yang sebetulnya terasosiasi dengan gubernur.

Di survei ini, Ahok meraih 71,3 persen untuk eksperimen dan 78,3 persen untuk survei kontrol. Sementara untuk eksperimen, Anies kembali unggul di angka 78,6 persen. Akan tetapi, jika ditanyakan ke publik melalui survei kontrol, yakni dengan pernyataan 'pelebaran sungai dan penanaman pohon dengan risiko penggusuran lebih tinggi', tingkat kepuasan turun di angka 68,3 persen.

Dalam survei eksperimen, bantuan dana pendidikan di era Ahok berada di angka 71,7 persen. Sementara untuk survei kontrol dengan pertanyaan 'KJP tak dapat diuangkan untuk menghindari penyalagunaan dana', tingkat kepuasan publik mencapai 75,4 persen.

Di era Anies, tingkat kepuasan publik untuk survei eksperimen unggul dari Ahok sebesar 77 persen. Namun, jika menggunakan survei kontrol melalui pertanyaan 'KJP dapat diuangkan untuk menghindari penyalagunaan dana', tingkat survei malah menurun sebesar 68,4 persen.

Untuk kebijakan Reklamasi, tingkat kepuasan publik terhadap Ahok yakni sebesar 60,8 persen jika dihitung via survei ekperimen. Sementara lewat survei kontrol, persentase meningkat di angka 64 persen.

Pertanyaan di survei kontrol adalah 'kebijakan reklamasi tanpa kewajiban pengembang membayar kontribusi 15% untuk pembangunan DKI Jakarta'.

Pertanyaan serupa, yakni 'kebijakan reklamasi tanpa kewajiban pengembang membayar kontribusi 15% untuk pembangunan DKI Jakarta', juga ditujukan untuk Anies di survei kontrol. Hasilnya, ia memperoleh angka 49,3 persen. Namun, untuk survei eksperimen, Anies mengungguli Ahok sebesar 68,3 persen.

Kesimpulannya, 55,8 persen masyarakat puas dengan kebijakan Pemprov DKI soal reklamasi saat ini.

Dalam survei penataan Tanah Abang dan PKL, Ahok meraih angka 74,7 persen untuk survei eksperimen. Sementara untuk survei kontrol, Ahok memperoleh angka tinggi, yakni 83,4 persen.

Untuk Anies, ia mendapatkan tingkat kepuasan 79,1 persen, lagi-lagi unggul dari Ahok. Namun, sama seperti survei lainnya, apabila pertanyaan untuk survei kontrol diberi catatan dengan 'mengizinkan PKL berjualan di trotoar jalan dan membangun skybridge di Tanah Abang', persentase Anies turun menjadi 56,3 persen.

Di lain sisi, program-program baru Anies seperti rumah DP Rp 0 masih mendapatkan reaksi kurang baik. Bahkan, untuk rumah DP Rp 0 masih banyak yang kecewa dengan kebijakan mantan Mendikbud tersebut. Persentase kekecewaan mencapai 43.2% dan yang setuju sebesar 37.8%.

Di kesempatan yang sama, program Jak-Lingko Anies mendapatkan respons positif dari masyarakat. Terbukti, 56.9% masyarakat senang dengan adanya Jak-Lingko. Sedangkan, yang tidak puas hanya 15.3%.

Survei diadakan pada tanggal 9 September 2019 -18 September 2019. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental secara scientific dengan mendasarkan pada penarikan sampel sesuai kaidah probability sampling di 6 kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan margin of error +4.00% dengan tingkat kepercayaan 95%. Proporsi pria dan wanita dibagi rata 50%.