Survei Fixpoll: 53% Masyarakat Tidak Setuju Kebijakan PPKM

Petugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap selama perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Fixpoll Research and Strategic Consulting mengeluarkan hasil survei nasional bertajuk 'Opini Masyarakat Terhadap Penanganan COVID-19, Rencana Amandemen, dan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia'. Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas, mengungkapkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap penanganan pandemi di Indonesia.

Terkait kepuasan masyarakat terhadap penanganan pandemi COVID-19, 35,1% menyatakan penanganan pandemi sudah sangat baik dan baik. Sementara 37,7% menyatakan buruk.

"Kami juga menanyakan seberapa puaskah dengan kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo terhadap penanganan pandemi. 37,8% tidak puas, netral 25,6%," kata Anas dalam pemaparannya secara virtual, Senin (23/8).

Sementara terkait kebijakan PPKM yang sudah berjalan sejak Juli 2021, sebagian besar responden menyatakan tidak setuju.

Layar elektronik menampilkan imbauan protokol kesehatan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (9/8/2021). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

"Kami menanyakan kebijakan pemerintah terkait PPKM. 53,0% menyatakan tidak setuju PPKM, 25,4% setuju, dan netral 18,8%," ungkapnya.

Terkait program vaksinasi corona, 21,3% menyatakan sudah divaksin dan 78,7% belum divaksin. Alasan mereka pun beragam, di antaranya takut dengan efek samping vaksin, sibuk, dan merasa tidak butuh vaksin.

"Tentang bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga saat pandemi, yang menjawab lebih buruk 77,4%, tidak ada perubahan 17,2%, dan lebih baik 3,4%," pungkasnya.

Survei ini dilakukan pada 16-27 Juli 2021 dengan mengambil sampel dari 1.240 responden. Toleransi kesalahan sebesar 2,80% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.