Survei Indopol: Imbas Putusan 90, Kepuasan Pemerintahan Jokowi dan MK Merosot

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Suhartoyo (kanan) memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Indopol merilis hasil survei nasional dengan tajuk 'sikap publik terhadap putusan 90 dan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf jelang Pemilu 2024'.

Hasil survei ini terungkap, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan MK mengalami penurunan.

"Approval Rating Jokowi bulan November 2023 sebesar 74,28%," tulis laporan Indopol, Senin (27/11).

Indopol menyebut, kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi turun 2,82% sejak periode Oktober 2023.

Survei Indopol terkait kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi. Dok. Indopol.

Indopol menjelaskan, pasca putusan MK Nomor 90 dan sidang etik oleh MKMK terkait dugaan pelanggaran etik Ketua Hakim MK terkait putusan syarat pendaftaran capres-cawapres , memperparah kondisi buruknya penegakan dan penyelenggara hukum di Indonesia.

Hal ini ditunjukkan dengan publik yang tidak setuju dengan putusan MK sebesar 51,45 persen dan yang menyatakan setuju hanya sebesar 19,92 persen.

Survei Indopol terkait putusan MK tentang perubahan syarat capres-cawapres 2024. Dok Indopol

"Alasan publik tidak setuju karena keputusan MK tersebut penuh dengan unsur politis karena memberikan karpet merah anak presiden, keputusan MK tersebut mencederai rasa keadilan hukum di Indonesia, dan karena keputusan MK tersebut tidak etis dalam penyelenggaraan negara karena penuh dengan praktik nepotisme (ketua MK adalah paman Gibran dan adik ipar Presiden Joko Widodo)," jelas Indopol.

Selain itu, dalam survei ini menunjukkan 46,69 persen publik setuju Ketua MK Anwar Usman dinyatakan bersalah oleh MKMK. Sedangkan yang tidak setuju sebesar 21,13 persen.

Survei Indopol terkait sikap publik terhadap putusan MKMK. Dok Indopol

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo bacakan sumpah saat acara pelantikan di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/11). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kepercayaan Publik Pada MK Merosot

Indopol memaparkan, dampak putusan MK Nomor 90 menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja MK.

Terungkap dari 76,94 persen pada Oktober 2023, pada November 2023 menjadi 58,54 persen.

"Begitu juga tren kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan sejak bulan Juni 2023 sebesar 11,61% di bulan November 2023 (64,68% menjadi 53,07%)," kata Indopol.

Survei Indopol soal tingkat kepercayaan publik terhadap MK. Dok Indopol

Indopol mengungkap, mayoritas responden meyakini majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto pasca putusan MK melahirkan politik dinasti Presiden Jokowi. Sementara yang tidak setuju hanya 28,15 persen.

"Kondisi inilah menurut publik dalam temuan survei adalah salah satu bentuk intervensi kekuasaan/penguasa terhadap penyelenggara hukum di Indonesia," ucap Indopol.

"Poin penting dalam temuan survei ini adalah bahwa kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum akhir akhir ini sedang tidak baik-baik saja, ada 84.67 persen publik setuju dengan pendapat tersebut," tutur mereka.

Survei Indopol soal sikap publik terhadap komdisi ekonomi sosial dan hukum RI saat ini. dok Indopol

Presiden Joko Widodo (keempat kanan) memimpin rapat terbatas yang diikuti sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Survei Indopol dilakukan pada 6-12 November 2023. Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling, berjumlah 1.240 responden. Margin of error adalah sebesar ± 2,85%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih dilakukan wawancara tatap muka (face to face interview) oleh surveyor yang sebelumnya telah dilatih dan responden merefleksikan laki-laki/perempuan dan berbagai jenis profesi.