Survei Kompas: Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kabinet Jokowi Turun

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru diperkenalkan di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet Jokowi-Ma'ruf terpantau turun. Survei Litbang Kompas mencatat, sebesar 67,1% masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Persentase itu turun jika dibandingkan hasil survei periode Januari 2022. Saat itu, kinerja kepuasan kabinet diapresiasi hampir tiga perempat masyarakat dan menjadi puncak capaian kepuasan publik selama ini.

Litbang Kompas mencatat sejumlah faktor mengapa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin turun. Dari bidang ekonomi, hanya 50,5% yang menyatakan puas.

Kenaikan harga barang kebutuhan dan jasa menjadi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Kenaikan beragam harga barang kebutuhan dalam 6 bulan terakhir menjadi sasaran terbesar ketidakpuasan masyarakat.

Yang kedua adalah terkait penegakan hukum. Masyarakat menilai pemberantasan korupsi, penanganan kasus hukum, dan persoalan jaminan keadilan bagi setiap warga tidak memuaskan.

Kemudian dari bidang politik dan keamanan, masyarakat merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan berbagai konflik. Lebih lanjut, apresiasi masyarakat terhadap pemerintah dalam menghadirkan jaminan rasa aman, kebebasan berekspresi, dan pengakomodasian ruang gerak perbedaan dalam masyarakat juga menurun.

Penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet juga terlihat dari kemampuan para menteri mengatasi persoalan bangsa. Pada survei periode ini, hanyak 63,5% yang menilai kabinet pemerintahan mampu mengatasi persoalan bangsa. Persentase tersebut turun 7,0% dari periode Januari 2022, yaitu 70,5%.

Penurunan itu tidak hanya akibat tekanan pandemi COVID-19. Potensi ketidakstabilan ekonomi akibat konflik Rusia-Ukraina menjadi salah satu penyebab. Yang kedua, dinamisnya agenda politik menjelang Pemilu 2024. Masyarakat menilai, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini cenderung untuk mengakomodasi kekuatan politik.

Survei dilakukan pada 26 Mei-4 Juni. 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.

Survei digelar dengan wawancara tatap muka. Margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.