Survei Kompas Rakyat Puas Kinerja Prabowo, Yusril Terus Perbaiki Aparat Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berikan keterangan pers terkait pemindahan tahanan terpidana mati kasus psikotropika asal Prancis Serge Atlaoui di Jakarta, Jumat (20/12). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru terkait kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari kerjanya, Senin (20/1). Hasilnya, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Prabowo, jumlahnya mencapai 80,9 persen.

Dibandingkan dengan pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada periode pemerintahan yang surveinya digelar Januari 2015, angkanya yakni 65,1 persen.

Bahkan, pada periode keduanya bersama Ma'ruf Amin, kinerja pemerintahan Jokowi pada survei Juni 2024 angkanya 75,6 persen.

Tak hanya secara keseluruhan, dalam bidang penegakan hukum, angka kepuasan publik juga menunjukkan kenaikan dibandingkan survei pada Juni 2024 lalu.

Dalam bidang tersebut, kepuasan publik mencapai angka 72,1 persen, atau naik signifikan sebesar 14,7 persen dibandingkan hasil survei Juni 2024.

Menanggapi itu, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia.

"Kami merasa bersyukur, kami semua para menteri yang lain, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi, dan seluruh aparat pemerintah mendapat apresiasi peningkatan kepuasan masyarakat terkait penegakan hukum," kata Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (21/1).

Ia menyebut bahwa sejak bertugas hingga saat ini, pemerintah selalu menaruh perhatian khusus dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Langkah itu, lanjutnya, dilakukan juga sebagai bentuk implementasi salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni reformasi dan penegakan hukum.

"Kami betul-betul mengambil suatu langkah secara sistematik dan terencana, bukan saja melakukan perbaikan terhadap norma-norma hukum dan kemudian juga peningkatan kemampuan dan capacity building dari aparatur penegak hukum kita, tapi juga mengambil suatu langkah-langkah yang law reinforcement [penguatan hukum] di tengah-tengah masyarakat," jelas dia.

Yusril pun mengungkapkan bahwa koordinasi terus dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum (APH) hingga lembaga peradilan.

Adapun survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dan diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).