Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
ADVERTISEMENT
Lembaga survei Median dan Party Watch Institute (Parwa) merilis survei bertajuk 'Hampir 2 Tahun Pandemi, Apa Respons Publik Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial dan Program Vaksinasi?'.
ADVERTISEMENT
Dalam survei yang dirilis, Median dan Parwa menyoroti soal wacana vaksin berbayar . Wacana ini awalnya muncul dalam rapat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bersama Kemenkes pada 26 Juni dan sudah diterbitkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur soal vaksin berbayar.
Namun karena menuai kritik dari publik, Presiden Jokowi akhirnya membatalkan vaksinasi berbayar.
Median kemudian bertanya kepada masyarakat mengenai vaksin corona berbayar. Hasilnya 47,0% menyatakan setuju dengan vaksin berbayar. Alasannya pun cukup beragam.
29,7% menyatakan setuju agar yang mampu bisa membeli, 12,7% setuju agar mengurangi beban negara, 9,1% setuju asalkan masih ada vaksin gratis, dan 5,1% setuju karena efektif dan mempercepat vaksin.
Meski demikian, jumlah yang tidak setuju juga cukup banyak di persentase 45,1%, di mana 22,8% di antaranya menilai vaksin seharusnya gratis.
ADVERTISEMENT
Sementara 17,2% menilai rakyat sudah menderita akibat pandemi, 16,6% menilai vaksin adalah tanggung jawab pemerintah, 9,7% menilai vaksin gratis hak untuk warga, dan 7,6% menilai vaksin gratis sudah cukup susah didapatkan.
Survei dilakukan pada 19-26 Agustus dengan sampel 1.000 responden, dengan margin of error sebesar 3% pada tingkat kepercayaan 95%.
Sampel dipilih secara random dengan teknik Multistage Random Sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender.