Survei Serologi di DKI: Warga Belum Nikah Lebih Rendah Risiko Terinfeksi Corona
PerbesarDKI Jakarta kini menjadi salah satu provinsi dengan tingkat penularan COVID-19 tinggi di Indonesia. Kasus konfirmasi hariannya bahkan telah menyentuh angka di atas 10 ribu per hari.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Tim Pandemi FKM UI, Lembaga Eijkman, dan CDC Indonesia melakukan survei serologi di Ibu Kota. Survei ini secara spesifik mengukur proporsi warga Jakarta yang memiliki antibodi terhadap COVID-19.
Sebanyak 4.919 penduduk Jakarta dari berbagai usia, status, hingga tempat tinggal telah dilakukan tes antibodi. Hasilnya ditemukan bahwa 44,5 persen atau 4,7 juta penduduk Jakarta setidaknya pernah terinfeksi COVID-19 pada Maret 2021.
Estimasi warga yang pernah terinfeksi adalah 4.717.000 dari total penduduk Jakarta sebanyak 10.600.000 orang.
Tak hanya itu, hasil survei ini juga menemukan data lainnya. Ternyata berdasarkan status perkawinan, persentase penduduk Jakarta yang pernah terinfeksi dan menikah lebih tinggi dibanding dengan mereka yang belum menikah.
Pakar epidemiologi dari Tim FKM UI, Pandu Riono, menjabarkan, dari hasil survei ini terlihat bahwa hampir separuh penduduk Jakarta pernah terinfeksi COVID-19, terbanyak pada usia 30-49 tahun. Infeksi pada kelompok perempuan lebih tinggi (47,9%) dan kelompok yang belum kawin lebih rendah risiko terinfeksi (39,8%).
Penduduk dengan kelebihan berat badan serta kadar gula darah tinggi juga disebut lebih berisiko.
“Penduduk di wilayah padat penduduk lebih rentan terinfeksi COVID-19 (48,4%). Semakin meningkat indeks massa tubuh, semakin banyak juga yang terinfeksi, dalam hal ini kelebihan berat badan (52,9%) dan obesitas (51,6%). Orang dengan kadar gula darah tinggi juga lebih berisiko,” paparnya.
Selain itu, survei ini juga menyebut bahwa penduduk Jakarta tinggal di wilayah yang kumuh lebih tinggi angka infeksinya
"Kalau kita lihat apakah lebih banyak pada penduduk yang tinggal di wilayah kumuh atau tidak kumuh, ternyata penduduk yang tinggal di wilayah kumuh angka pernah terinfeksi lebih tinggi yaitu 48,4 persen, dibandingkan penduduk yang tinggal di wilayah tidak kumuh 37,5 persen. Ya tidak jauh berbeda," ungkap Pandu.
Di samping itu, survei ini juga melihat bahwa banyaknya penduduk Jakarta yang terinfeksi namun tidak terdata oleh sistem. Hal tersebut terjadi lantaran sebagian besar di antaranya merupakan orang tanpa gejala.
"Jadi 90 persen dari orang yang terinfeksi tidak terdeteksi oleh sistem. Walau testing DKI tinggi, itu belum banyak bisa mendeteksi karena memang sebagian besar tidak bergejala," tutup Pandu.
Sebagai tambahan informasi, survei serologi dilaksanakan berbasis populasi dengan metode sampling, pada kurun waktu 15-31 Maret 2021. Survei dilakukan di 100 kelurahan di 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, mencakup 4.919 sampel berusia >1 tahun (98,4%) dari total 5.000 target sampel, meliputi 54% perempuan dan 46% laki-laki, dengan kelompok usia 1-14 tahun (21,6%), 15-49 tahun (52%), 50+ tahun (26,4%).
Menanggapi survei ini, Pemprov DKI mengaku perlu memperkuat 3T (Testing, Tracing, Treatment) agar dapat mengendalikan pandemi. Selain itu, percepatan vaksinasi akan terus dilakukan untuk semua warga.
Namun, masyarakat juga diminta harus terbiasa untuk mampu menilai risiko dan menjaga pola hidup sehat dengan kebiasaan 5M agar siap berkegiatan secara produktif di tengah ancaman jangka panjang endemi COVID19 dan tentu segera vaksinasi.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, turut menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sejak awal menggunakan pendekatan saintifik dari para ilmuwan di bidangnya sebagai dasar pengambilan keputusan dan penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta. Maka dari itu, Anies berterima kasih dan apresiasi kepada banyak pihak yang terlibat, termasuk FKM UI, Lembaga Eijkman, CDC Indonesia, dan lain sebagainya.
“Kami di DKI Jakarta sejak awal masa pandemi ini mempercayakan arah kebijakan pada pendekatan saintifik dan ilmuwan di bidangnya. Kita menggunakan rujukan pada data-data, merujuk pada pendekatan ilmiah, dan transparansi jadi kata kunci yang kita pegang sejak awal. Karena itu, kami dalam setiap aspek kebijakan selalu berkonsultasi, bertukar pikiran,” papar Anies.
“Izinkan saya menyampaikan terima kasih pada tim FKM UI yang telah dalam perjalanan satu setengah tahun ini mendampingi, memberikan guidance dalam melakukan navigasi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami akan terus memegang prinsip ini, menggunakan pendekatan ilmiah, dan selalu transparan, karena kami percaya situasi ini tidak selesai dalam hitungan minggu, karena itu untuk bisa berjalan bersama, rakyat harus percaya Pemerintah dan Pemerintah harus bisa dipercaya. Caranya dengan menyampaikan apa adanya dan menyampaikan dengan dasar bukti yang menggunakan metode ilmiah,” tambahnya.