Surya Paloh: Tanya ke Rakyat, Perlu Tidak Amandemen UUD Terbatas?

Ketum NasDem Surya Paloh memberikan pidato dalam acara Rakorsus se-Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (26/1/2020). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, buka suara terkait wacana amandemen UUD 1945. Paloh meminta agar rencana amandemen terbatas itu sebaiknya ditanya terlebih dahulu kepada rakyat.

"Bagi NasDem kenapa harus terbatas? Kalau mau terbatas tanya dulu sama masyarakat, perlu tidak amandemen terbatas. Jangan-jangan masyarakat bilang tidak cukup terbatas" kata Paloh seperti dikutip dari Instagram Official NasDem, Selasa (7/9).

(Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali sudah mengizinkan kumparan mengutip pernyataan Paloh tersebut).

Ali kemudian memberikan penjelasan terkait pernyataan Paloh tersebut.

"Pernyataan Pak Surya maksudnya begini, setiap tindakan MPR, DPR, politisi selalu mengatasnamakan rakyat, pertanyaannya apakah betul itu keinginan rakyat atau keinginan elite?" kata Ali.

Atas dasar itu, Ali menegaskan NasDem selalu berpikir setiap perubahan apalagi menyangkut konstitusi harus ditanyakan terlebih dahulu kepada rakyat.

"Ya kita tanyakan kepada rakyat, apa maunya rakyat, itu yang kita perjuangkan," urai Ali yang juga Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini.

Lebih lanjut, Ali menekankan, selama ini parpol selalu bicara mengatasnamakan rakyat. Tetapi, mereka tidak pernah bertanya apa keinginan rakyat.

"Kita selalu bicara sama rakyat tapi kita selalu menyandera rakyat, itulah kita merasa lebih tahu keinginan rakyat daripada rakyat sendiri, padahal kita tidak pernah bertanya kepada mereka," pungkas Ali.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) didampingi Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate (kanan) dan Bendahara Umum Ahmad M Ali saat tiba di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Sebelumnya, peta politik di MPR menyikapi wacana amandemen UUD 1945 masih dinamis. Mayoritas fraksi masih menunggu hasil Badan Kajian MPR.

Sementara PDIP teguh ingin amandemen terbatas yakni hanya untuk menghidupkan kembali PPHN.