Susi Akan Bicara Praktik Bisnis Berbasis HAM di Tingkat Internasional
PerbesarDelegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, akan berbagi pengalaman mengenai komitmen dan upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong praktik bisnis berbasis HAM melalui implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Susi akan bicara di Forum Tahunan mengenai Bisnis dan HAM di Kantor PBB di Jenewa, Swiss, 27-29 November 2017.
Selain Susi, anggota delegasi Indonesia lainnya terdiri dari wakil-wakil berbagai kementerian/lembaga terkait yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian selaku focal point nasional isu Bisnis dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Sekretariat Kabinet.
Susi tiba di Jenewa hari Minggu (26/11) waktu setempat. Usai beristirahat sejenak, Susi kemudian langsung mengadakan pertemuan dengan Wakil Tetap RI di Jenewa, Hasan Klaib.
Keduanya kemudian melakukan santap siang di sebuah restoran. Seperti biasa, Susi memilih menu ikan sebagai santapan siang hari ini.
"Perwakilan Indonesia datang ke Jenewa atas undangan pihak Sekretariat Pokja Bisnis dan HAM PBB dan sebagai salah satu bentuk penghargaan PBB atas komitmen Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan akan menjadi salah satu panelis dalam sesi pleno pembukaan dan memaparkan Peraturan Menteri KP Nomor 35/2015 tentang Sertifikasi HAM pada Industri Perikanan sebagai best practice dalam praktik bisnis yang berperspektif HAM," demikian keterangan tertulis dari Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri.
Pada tahun 2017 ini, pertemuan mengangkat tema “Realizing Access to Effective Remedy” yang pada pokoknya membahas mengenai akses terhadap pemulihan dengan mengkaji tantangan serta mengevaluasi berbagai praktek baik dan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi rights- holders. Diskusi dalam forum akan meliputi mekanisme yudisial dan non-yudisial oleh negara, mekanisme pengaduan non-negara, serta inisiatif yang melibatkan perusahaan maupun institusi multipihak lainnya.
Menteri Susi menjadi salah satu di antara 5 pemimpin perempuan global inspiratif lain yang juga diundang untuk menjadi panelis pada sesi ini, antara lain Direktur Eksekutif Oxfam Internasional dan Global VP Unilever, mewakili kalangan NGO dan sektor Bisnis.
Selain sesi pleno pembuka, delegasi Indonesia juga menjadi pembicara dalam 3 sesi lainnya mengenai rule of law in fishing industry, perkembangan penyusunan agenda nasional Bisnis dan HAM, serta upaya dalam menanggulangi modern slavery.
6th Annual UN Forum on Business and Human Rights (FBHR) merupakan sidang tahunan PBB membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi UN Guiding Principles (UNGP) oleh berbagai negara serta untuk memperkuat hubungan bisnis dan HAM melalui kerja sama dan dialog.
Forum di tahun sebelumnya dihadiri oleh lebih dari 1500 orang yang berasal dari perwakilan pemerintah, kalangan bisnis, institusi HAM nasional, serta Civil Society Organizations dari berbagai negara.
Indonesia secara terus berpartisipasi secara aktif dalam sidang dimaksud sejak pertama kali diselenggarakan, termasuk pada 2016. Saat itu delegasi Indonesia diundang menjadi salah satu pembicara pada sesi good practices from emerging market.