Susi: Anak Bangsa Sekarang Bisa Lihat Harta Karun Bawah Laut

Susi Pudjiastuti di Museum Harta Karun Bawah Laut (Foto: M Edy Sofyan/kumparan)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meresmikan Galeri Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Gedung Mina Bahari IV, Lantai 2, Gambir, Jakarta. Galeri BMKT memamerkan berbagai harta karun bawah laut dari 3 lokasi pengangkatan yang berbeda.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan tujuan dibangunnya Galeri BMKT ini adalah untuk menunjukkan bahwa pemerintah bisa membangun tempat yang laik untuk menyimpan artefak bersejarah. Sehingga anak bangsa bisa melihat langsung harta karun bawah laut.

"Saya ingin membuktikan mampu membangun tempat yang laik, mereka akan percaya untuk memberikan koleksinya atau meminjamkan koleksinya untuk bisa diihat anak-anak bangsa," kata Susi usai meresmikan Galeri BMKT, Senin (13/3).

Susi juga menegaskan artefak bersejarah seperti harta karun bawah laut ini tidak boleh dikoleksi secara pribadi oleh orang kaya berduit. Apalagi harta karun bawah laut didapat dari proses yang ilegal alias tidak resmi.

Harta karun bawah laut yang diangkat ketika BMKT (Foto: Istimewa)

"Saya berharap karena saat ini adalah moratorium BMKT, jika ada yang melakukan pengambilan ya itu ilegal. Saya berharap para kolektor itu kan orang yang punya jiwa seni, menghargai nilai, semestinya tidak melakukan pembelian ilegal, karena artinya ia tidak punya nilai prestisius sebuah sejarah," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan harta karun bawah laut atau BMKT memiliki nilai yang kompleks. Tidak saja secara ekonomi tapi juga sejarah dan ilmu pengetahuan serta teka-teki mengenai perdagangan, teknologi perkapalan dan hubungan antar bangsa dapat terjawab melalui temuan kapal dan BMKT.

“Dari sisi ekonomi, setiap lokasi BMKT dapat bernilai antara 80 ribu sampai 18 juta dolar AS dan apabila dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata dapat menghasilkan 800 -126.000 dolar AS/bulan/lokasi. Nilai inilah yang kemudian mendasari pemerintah untuk mengelola BMKT dan tidak ingin menyerahkannya kepada pihak lain, karena BMKT adalah milik bangsa dan identitas kita sebagai Negara Maritim," kata Brahmantya.