Suswono, Kun, Rano Karno Setuju Sistem Zonasi Sekolah Dipertahankan, Kenapa?

Cawagub nomor urut 01 Suswono, Cawagub nomor urut 02 Kun Wardana, dan Cawagub nomor urut 03 Rano Karno menyampaikan pendapatnya saat Debat Kedua Pilgub Jakarta di City Beach International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). Foto: YouTube/ KPU PROVINSI DKI JAKARTA

KPU Jakarta menggelar debat kedua Pilgub Jakarta 2024 di City Beach International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, Minggu (27/10) malam. Debat kali ini mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Masalah pendidikan menjadi persoalan yang harus dicari solusinya oleh paslon nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono, paslon nomor 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan paslon nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Namun dalam sesi ketiga, yang berdebat adalah bacawagub. Mereka diminta menjawab soal data Dinas Pendidikan Jakarta tahun 2024 mengenai dari 2.067 kelurahan masih ada 32 persen yang belum memiliki SMP negeri. Lalu ada 62,9 persen yang belum memiliki SMA/SMK negeri.

Termasuk bagaimana strategi untuk meningkatkan akses pendidikan setiap kelurahan termasuk sistem zonasi yang tiap tahun selalu menjadi polemik. Sebab, kadang ini dianggap tidak adil bagi orang tua.

Suswono mengatakan, dirinya mendukung sistem zonasi baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Saya pastikan zonasi sangat tepat dilakukan dengan catatan sekolah negeri maupun swasta nanti kita akan gratiskan dan tentu saja tidak sekadar gratis SD-SLTA tetapi juga para guru-gurunya akan kita latih ada standar mutu yang sama sehingga tidak ada lagi pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain karena tidak sekolah," ucap dia.

Petugas membantu orang tua murid dan calon peserta didik baru melakukan pengecekan status pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Posko Pelayanan PPDB, Jakarta, Senin (10/6/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Politikus PKS ini menjamin, dirinya dan RK akan berupaya sekeras mungkin agar anak-anak di Jakarta bisa sekolah dengan gratis baik di negeri maupun swasta.

"Mereka akan tetap bisa menjalankan bersekolah di tempat yang dekat dengan tempat tinggal itu 1 jadi kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah," ucap dia.

Suswono mengupayakan daya tampung sekolah merata di seluruh kelurahan sehingga tidak ada lagi sekolah swasta hanya menerima terima murid 5 orang imbas zonasi.

Cawagub nomor urut 02 Kun Wardana menyampaikan pendapatnya saat Debat Kedua Pilgub Jakarta di City Beach International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). Foto: YouTube/ KPU PROVINSI DKI JAKARTA

Sedangkan cawagub nomor urut 02 Kun Wardana juga menyebut sistem zonasi bisa dimaksimalkan agar berjalan dengan baik. Ia menyoroti soal jumlah sekolah yang belum merata di Jakarta.

"Konsep zonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah daripada sekolah yang ada bisa merata saat ini. Saya melihat dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta, ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA dan 68 kelurahan tidak memiliki SMP," ucap Kun.

"Untuk itu kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA kemudian dari kualitas guru yang ada, mutu yang ada tentunya dari guru maka dari itu harus ada peningkatan kesejahteraan guru," tutur dia.

Cawagub nomor urut 03 Rano Karno menyampaikan pendapatnya saat Debat Kedua Pilgub Jakarta di City Beach International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). Foto: YouTube/ KPU PROVINSI DKI JAKARTA

Sementara itu cawagub 03 Rano Karno mengatakan zonasi adalah bagian dari PPDB yang lahir dari sebuah peraturan menteri. Ia menilai, masalah zonasi masih dibutuhkan.

"Memang di beberapa daerah banyak sekali infrastruktur sekolah banyak yang kurang bahkan alhamdulillah kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, Untung Jawa bahkan di Pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA," ucap Rano.

"Artinya sistem zonasi ini masih dibutuhkan sambil kita menunggu pembangunan infrastruktur sekolah yang lain," kata Rano.