Syafii Maarif: Pelihara Sikap Kritis, Tak Perlu Main Buzzer-Buzzeran

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tidak ragu mengkritisi kebijakan pemerintah. Kritikan tersebut dianggap sebagai masukan untuk bersama-sama membangun bangsa lebih maju.

Terkait hal ini, mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, menjelaskan bahwa di tengah kondisi seperti ini, budaya politik yang lebih arif harus tetap dibangun beriringan dengan sikap kritikal yang tetap dipelihara.

"Dalam situasi yang sangat berat ini antara pemerintah dan pihak sebelah semestinya mampu membangun budaya politik yang lebih arif, saling berbagi, sekalipun sikap kritikal tetap dipelihara," kata Buya Syafii dalam keterangannya, Rabu (10/2).

Presiden Jokowi memimpin ratas melalui sambungan video di Istana Negara, Jakarta. Foto: Dok. Biro Pers Setpres

Meski begitu, Buya mengingatkan agar semua pihak tidak perlu bermain buzzer yang justru akan menambah panas situasi.

"Tidak perlu main 'buzzer-buzzeran' yang bisa menambah panasnya situasi. Pihak pemerintah sebagai pengendali kekuasaan juga harus terus terang jika memang telah melakukan kekeliruan dalam bidang apa pun," katanya.

Demikian pula pihak sebelah atau oposisi agar melakukan cara-cara demokrasi yang elegan.

"Syahwat untuk berkuasa harus dilakukan melalui cara-cara demokrasi yang elegan. Semangat satu bangsa dan satu tanah air mesti didahulukan," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat negara memberikan pernyataan terkait peringatan Hari Pers Nasional yang digelar 9 Februari. Selain Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, juga bicara soal kebebasan pers yang harus bisa dijaga.

Dia menekankan bahwa pemerintah memerlukan sejumlah kritik baik yang pedas, keras hingga terbuka sebagai bahan masukan agar bisa membangun bangsa ini lebih maju.

"Sebagai negara demokratis, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah suatu yang wajib dijaga," kata Pramono dalam akun Youtube Sekretariat Kabinet RI, Selasa (9/2).

***

Saksikan video menarik di bawah ini.