Tak Ada Operasi Yustisi, Pemprov Persilakan Pendatang ke Jakarta Asal Ada Skill

Sejumlah kendaraan melintas dengan latar belakang gedung bertingkat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (19/8/2024). Foto: Darryl Ramadhan/kumparan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan razia atau operasi yustisi usai Lebaran. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta tetap memperketat administrasi pendatang.

“Saya dan Bang Dul (Rano Karno), kami sudah berdiskusi, kita tidak melakukan operasi yustisi. Yang kita lakukan lebih kepada pendekatan kemanusiaan,” kata Pramono usai halal bihalal dengan Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/3).

Ia menjelaskan setiap pendatang harus memiliki identitas kependudukan yang jelas.

“Siapa pun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya. Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek,” ujarnya.

Pramono mempersilakan apabila ada masyarakat luar Jakarta yang ingin mencari kerja di Jakarta. “Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta, monggo, silakan,” kata Pramono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) dan Wakilnya Rano Karno (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai memimpin Apel Operasi Lintas Jaya 2025 di Plaza Selatan Monas, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menambahkan bagi yang ingin ke Jakarta harus memiliki keterampilan

“Asal punya skill,” tambah Rano.

Selain itu, Pemprov juga telah menyiapkan program pelatihan kerja bagi para pencari nafkah di Jakarta.

“Asal dia mau ada pelatihan dan yang paling penting dia punya identitas. Kalau tidak punya identitas, tidak jadi itu,” tambah Pramono.

Menurut Pramono, tantangan ekonomi di berbagai daerah termasuk PHK di sejumlah sektor industri menjadi salah satu alasan meningkatnya urbanisasi ke Jakarta.

Namun, ia menegaskan bahwa Jakarta harus tetap siap mengantisipasi dampaknya.