Tak Ingin Seperti Sipadan-Ligitan, Mahyudin Minta Pemerintah Tak Abaikan Krayan

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat acara ramah tamah dengan Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara di Hotel Luminor, kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Senin (28/3) malam. Foto: DPD RI

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengingatkan pemerintah Indonesia agar belajar dari kasus Sipadan-Ligitan yang akhirnya diklaim oleh Malaysia.

Wilayah terluar Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pada kenyataannya punya banyak masalah.

Rakyat di sana benar-benar teruji kesetiaannya pada Indonesia, bahkan ada jargon di sana "Ringgit di dompetku, Malaysia di perutku, namun Garuda tetap di dadaku", artinya betapa pun rakyat di perbatasan begitu familiar dengan uang Ringgit Malaysia, bahan makanan pun lebih murah dari sana, namun kesetiaan mereka pada Indonesia tak tergoyahkan.

Tapi kondisi demikian tak boleh diabaikan, sangat tidak adil jika pemerintah mengabaikan penderitaan rakyat di perbatasan yang banyak bergantung pada produk negara tetangga karena barang dari dalam negeri jauh lebih mahal. Lalu, masih banyak rumah yang tak teraliri listrik, dan akses transportasi maupun komunikasi yang terbatas.

KRI Bima Suci bersama berlayar di Perairan Ambang Batas Laut (Ambalat), Nunukan, Kalimantan Utara, Senin (13/9/2021). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Mahyudin menyampaikan saat ini terdapat gap yang sangat besar antara warga di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, dengan tetangga mereka di Sabah dan Serawak, Malaysia. Bukan hanya kesejahteraan, tapi juga secara psikologis berupa perlakuan dan perhatian negara.

Masyarakat Krayan bahkan tak punya jalan darat yang memadai padahal mereka hanya terpaut 250 kilometer dari Malinau, mereka juga sulit punya tanah bersertifikat karena hampir seluruh wilayah itu berstatus hutan lindung. Sementara tetangga mereka di Malaysia, di daratan yang sama, punya kawasan ekonomis, perkebunan kelapa sawit, bahkan pabrik CPO.

"Bukan berarti saya menyarankan agar seluruh hutan lindung dialihfungsikan, namun kita harua melihat fakta bahwa ada rakyat Indonesia, saudara kita disana yang butuh tempat untuk tinggal, hidup dan berusaha, mohon agar hal ini segera menjadi prioritas bagi Kementerian ATR," kata Mahyudin saat acara ramah tamah dengan Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara di Hotel Luminor, kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Senin (28/3).

Suasana pegunungan dan hamparan sawah di desa Long Midang, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Dalam acara ini, Mahyudin turut didampingi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN Surya Candra serta para senator DPD RI asal Kalimantan Utara yaitu Marthin Billa, Fernando Sinaga, serta Hasan Basri.

Berdasarkan data yang ada, diketahui Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia kondisinya memang memprihatinkan. Masyarakat terisolir bahkan dari kecamatan dan kabupaten lain di Kalimantan Utara karena keterbatasan infrastruktur dan jalur komunikasi maupun jaringan kelistrikan.

Menurut Data Kementerian ESDM, sebanyak 306 desa di Kalimantan Utara belum menikmati aliran listrik, sebagian besarnya berada di Kecamatan Krayan. Rasio elektrifikasi provinsi termuda di Indonesia itu baru mencapai 68,94%. Kabupaten Nunukan merupakan daerah dengan rasio desa terlistriki paling rendah (25,83%) dan rasio elektrifikasi baru mencapai 58,34%.