Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Tak Penuhi Panggilan PBNU, Cak Imin: Maaf Saya Sengaja Enggak Datang
21 Agustus 2024 23:23 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Ia menyampaikan permohonan maaf tidak hadir di PBNU, meskipun ia mengaku sengaja tak memenuhi panggilan tersebut.
"Hari ini, saya diundang oleh PBNU melalui sebuah surat. Nah, saya mohon maaf enggak datang karena saya sengaja enggak datang," ujar dia kepada wartawan di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (21/8).
Ia lalu menyinggung perbedaan pendirian antara PKB dengan PBNU. Cak Imin meminta PBNU mesti taat terhadap konstitusi.
"Kenapa saya tidak datang karena saya ingin menegakkan konstitusi di mana partai politik PKB berdiri di atas konstitusi undang-undang partai politik. NU berdiri di atas undang-undang organisasi kemasyarakatan," kata Cak Imin.
"Sehingga, kalau kita mau taat kepada konstitusi, jangan saling mencampuri urusan yang diatur oleh konstitusi negara," tegasnya.
ADVERTISEMENT
Cak Imin juga berharap PBNU dapat mengelola organisasinya tanpa mencampuri urusan PKB.
"Karena itu saya berharap betul kepada PBNU untuk betul-betul mengelola organisasi sesuai dengan tata krama konstitusi dan sesuai dengan aturan konstitusi," ucap dia.
"Sehingga, mohon maaf saya tidak akan bisa memenuhi undangan PBNU," pungkasnya.
Adapun pada hari ini, Cak Imin sedianya diundang untuk datang ke PBNU pada pukul 12.30 WIB. Akan tetapi, hingga pukul 13.58 WIB, Cak Imin tak kunjung datang. Dengan begitu, ia diputuskan oleh tim Panel PBNU tidak hadir.
Cak Imin bukan pejabat PKB pertama yang tak hadiri panggilan Pansus. Sebelumnya, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid juga tak penuhi panggilan tim Panel PBNU pada Senin (5/8) lalu.
ADVERTISEMENT
Perseteruan PKB vs PBNU masih terus berlanjut. Perseteruan dipicu pembentukan Pansus Haji yang dimotori Cak Imin sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2024. Pansus Haji ini otomatis akan menyoroti kinerja Menteri Agama Gus Yaqut.
PBNU membalasnya dengan pembentukan Pansus PKB dan berusaha "merebut" PKB yang dilahirkan dari rahim PBNU di awal masa reformasi. Saling serang kata pun terjadi di kedua kubu.