Tak Semua WNI Dievakuasi dari Myawaddi Korban TPPO , Pemerintah Lakukan Asesmen

18 Maret 2025 12:55 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah Warga Negara Indonesia korban Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) berjalan keluar dari pesawat setibanya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (18/3/2025).  Foto: Tatan Syuflana / POOL / AFP
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah Warga Negara Indonesia korban Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) berjalan keluar dari pesawat setibanya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (18/3/2025). Foto: Tatan Syuflana / POOL / AFP
ADVERTISEMENT
Pemerintah akan melakukan asesmen kepada 554 WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddi, Myanmar. 554 WNI ini terlibat dalam TPPO bisnis penipuan online (online scam) di Myanmar.
ADVERTISEMENT
Menkopolhukam Budi Gunawan mengatakan, asesmen akan dilakukan sebagai tahapan terakhir untuk mengetahui apakah mereka yang dievakuasi adalah korban atau pelaku TPPO.
"Sekarang tahapan kita adalah melakukan proses pemulihan kesehatan dan psikologi. Lalu, kita tindaklanjut dengan proses asesmen karena tidak semua WNI yang kita evakuasi hari ini adalah korban. Bisa jadi ada pelaku juga seperti yang merekrut dan lain-lain," katanya di Terminal 3 VIP, Bandara Soetta, Tangerang, Selasa, (18/3).
Wakil Kabareskrim Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri, mengatakan pihaknya juga akan melakukan pendalaman pada 554 WNI setelah asesmen dilakukan.
Sejumlah Warga Negara Indonesia korban Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) berjalan keluar dari pesawat setibanya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (18/3/2025). Foto: Tatan Syuflana / POOL / AFP
"Kami sudah melapor bahwa nanti akan buat tim soal pemeriksaan dan pendalaman yang dilaksanakan, yaitu dari Direktorat TPPO dan di back up juga oleh TPPU, karena mungkin semua bukan korban dan bisa pelaku," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Ia mengimbau WNI yang ingin bekerja di luar negeri untuk menggunakan jalur resmi, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan mudah.
"Di sini diimbau juga kepada WNI untuk gunakan jalur resmi legal yang bisa dipertanggung jawabkan. Jangan mudah terpengaruh dengan iming yang tidak jelas," tegasnya.
Proses pemulangan para WNI dari area konflik memakan waktu cukup lama. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan Thailand dan China untuk bisa mengeluarkan 554 WNI dari wilayah yang dikuasai kartel bersenjata.