Taktik Prabowo Berantas Korupsi: Naikkan Gaji PNS, Bangun KPK Daerah

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Dalam debat kandidat Pilpres 2019, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan idenya untuk menangani banyak birokrat yang melakukan korupsi. Prabowo merasa, korupsi yang masih dilakukan sejumlah birokrat dapat diredam dengan peningkatan penghasilannya.

Menurut Prabowo, saat ini penghasilan birokrat masih terlalu kecil. Dia mencontohkan gaji seorang gubernur yang hanya Rp 8 juta.

"Akar masalahnya adalah penghasilan pegawai negeri, birokrat, kurang. Tidak realistis. Kalau pimpin negara, saya akan perbaiki birokrasi," kata Prabowo dalam debat kandidat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).

Prabowo merasa mungkin saja gaji untuk para birokrat dinaikkan tanpa membebani keuangan negara. Salah satu caranya adalah menaikkan tax ratio Indonesia (rasio pajak).

Saat ini, rasio pajak Indonesia dianggap Prabowo masih terlalu rendah. Jika nantinya menjabat, dia ingin menaikkan rasio pajak dari saat ini 10 persen menjadi 16 persen.

"Minimal kita akan dapat 60 miliar dolar," katanya.

Selain itu, Prabowo berencana memperkuat aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan KPK. Khusus untuk KPK, Prabowo ingin membuat lembaga antirasuah itu tidak lagi terpusat di Jakarta.

"Kami akan buat KPK di daerah-daerah (lain)," sebutnya.