Taliban: AS Rampas Aset Rakyat Afghanistan
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarTaliban melayangkan tuduhan terhadap Amerika Serikat (AS) pada Kamis (15/9). Pihaknya mengatakan, AS merebut aset Afghanistan yang dibekukan sejak pengambilalihan kekuasaan pada 2021.
Taliban merujuk pada rencana AS untuk mentransfer dana senilai USD 3,5 miliar (Rp 52 triliun). Uang negara tersebut akan tersimpan dalam dana amanah (trust fund) di Swiss. AS tidak ingin memercayakan cadangan nasional kepada otoritas Taliban.
"Aset rakyat Afghanistan telah dirampas oleh Amerika Serikat," tegas juru bicara Taliban Afghanistan, Zabihullah Mujahid, dikutip dari AFP, Jumat (16/9).
"Kami menganggapnya sebagai invasi terhadap properti warga Afghanistan. Amerika Serikat bukan pemilik aset ini," tambah dia.
Secara keseluruhan, AS membekukan aset Bank Sentral Afghanistan (DAB) senilai USD 7 miliar (Rp 104 triliun). Tindakan AS memperburuk situasi kemanusiaan di Afghanistan.
Sebab, Afghanistan telah mengarungi krisis kemiskinan akibat runtuhnya rezim lama dan penangguhan bantuan luar negeri.
Presiden AS, Joe Biden, kemudian mengumumkan rencana untuk membagi dana tersebut pada awal tahun ini. Dia akan menyalurkan setengahnya sebagai bantuan kemanusiaan bagi Afghanistan.
Setengahnya lagi akan diberikan kepada korban serangan 11 September. Sejak itu, Taliban telah berusaha untuk membujuk AS agar segera mengembalikan bantuan dana untuk Afghanistan.
Negara tersebut tengah mengadang krisis pangan dan bencana gempa bumi, sehingga semakin bergulat dalam keruntuhan ekonomi.
Dilansir Al Jazeera, AS justru akan menyimpan dana itu di Bank Penyelesaian Internasional (BIS). Lembaga tersebut akan melaksanakan instruksi terkait dari Dewan Pengawas Dana.
Dewan itu terdiri dari perwakilan pemerintah AS; pemerintah Swiss; mantan Menteri Keuangan Afghanistan, Anwar-ul-haq Ahady; dan anggota Dewan Tertinggi Bank Sentral Afghanistan (DAB), Shah Mehrabi.
Dana itu tidak akan menyediakan bantuan kemanusiaan. Namun, cadangan tersebut akan membiayai fungsi-fungsi inti bank sentral.
BIS akan membayar komoditas impor penting, menutupi utang kepada lembaga keuangan internasional, menjaga kelayakan bantuan pembangunan, dan mendanai pencetakan mata uang baru.
AS mengatakan, langkah itu dapat memastikan stabilisasi gejolak ekonomi di Afghanistan tanpa keterlibatan otoritas Taliban.
Pejabat AS telah mengadakan pembicaraan selama berbulan-bulan dengan otoritas Taliban. Tetapi, pihaknya masih menolak mengirimkan dana ke DAB sampai 'bebas dari campur tangan politik'.
AS merujuk pada dua pejabat Taliban yang menempati posisi-posisi tinggi di DAB. AS juga menuntut langkah-langkah pencegahan pencucian uang segera diberlakukan oleh Taliban.
"Saat ini tidak ada lembaga di Afghanistan yang dapat menjamin bahwa dana ini akan digunakan hanya untuk kepentingan rakyat Afghanistan," terang Wakil Menteri Keuangan AS, Wally Adeyemo.
"Sampai kondisi ini terpenuhi, pengiriman aset ke DAB akan menempatkan aset pada risiko yang tidak dapat diterima dan membahayakan aset yang merupakan sumber dukungan bagi rakyat Afghanistan," lanjutnya.
Sebagai respons, Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengeluarkan peringatan kepada AS. Pihaknya menuntut agar dana tersebut dikembalikan tanpa syarat. Kemlu Afghanistan lalu menekankan agar cadangan nasional itu tidak digunakan untuk tujuan lain.
"[Keputusan] untuk mentransfer sebagian dari cadangan DAB ke Swiss dan menggunakannya untuk pembayaran yang ditargetkan tanpa masukan dari Afghanistan tidak dapat diterima dan melanggar norma-norma internasional," jelas juru bicara Kemlu Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi, dikutip dari Reuters.
"Bila cadangan dicairkan tanpa mempertimbangkan tuntutan sah dari Afghanistan, Afghanistan akan terpaksa mengenakan denda dan melarang kegiatan semua individu, lembaga, dan perusahaan yang memfasilitasi usaha ilegal ini," sambungnya.