Tanda Tangan Belum Terkumpul, Pembentukan Pansus Banjir DKI Tertunda

Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco (tengah) saat melakukan sidak. Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan

Tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta akan membentuk pansus banjir Jakarta. Tapi, pembentukan pansus ini harus tertunda karena belum semua menandatangani dukungan pembentukan pansus.

Ketua Fraksi Golkar Basri Baco menyebut, saat ini dirinya dan sejumlah inisiator pansus banjir masih berupaya mengumpulkan tanda tangan. Basri baru akan menyerahkan pengajuan pembentukan pansus itu paling lambat Kamis (16/1).

"Rabu atau Kamis rencana kita naikkan ke pimpinan kalau tanda tangan dukungan sudah selesai," jelas Basri saat dihubungi wartawan, Rabu (15/1).

Suasana rapat paripurna di DPRD DKI, terkait tanggapan fraksi terhadap RAPBD, Rabu (4/13). Foto: Andest Herli Wijaya/kumparan

Waktu pengajuan pansus banjir dari 7 fraksi ke pimpinan DPRD memang mundur. Semula, Basri yakin bisa mengumpulkan tanda tangan dan menyerahkan pengajuan pada Selasa (14/1).

Anggota Komisi E itu memastikan, pengajuan pansus banjir akan segera diserahkan setelah semua administrasi yang dibutuhkan rampung.

"Setelah itu akan ada Rapimgab untuk memutuskan pansus lanjut atau tidaknya," tambah dia.

Warga berkativitas saat banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (2/1). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Wacana pansus banjir ini bermula usai Jakarta direndam oleh banjir awal tahun 2020. Beberapa fraksi di DPRD kemudian menilai perlu ada langkah untuk mencari fakta terkait penyebab banjir.

Adapun fraksi yang setuju membentuk pansus banjir, yakni Golkar, NasDem, PKB-PPP, Demokrat, PSI, PDIP, serta PAN. Sementara Gerindra memiliki dua suara. Ketua Fraksi Gerindra Rani Maulani menyebut tak menolak pansus banjir.

Sementara anggota DPRD Fraksi Gerindra Syarif mengaku tak setuju dengan pembentukan pansus banjir. Dia menilai, pansus banjir hanya membuang energi.

“Enggak perlu, buang energi karena banyak yang harus kita kerjakan,” ujar Syarif saat dihubungi wartawan, Jumat (10/1).

Sementara PKS sampai saat ini belum menyetujui pembentukan pansus banjir yang didorong fraksi lainnya.